Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Jokowi menilai kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional pada 2022.
Itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 di SICC, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
Baca Juga: Ganggu Pertahanan dan Keamanan Negara, Jokowi Diminta Moratorium TKA dan Perusahaan Nikel China
"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun 2022. Meskipun telah turun drastis, namun Jokowi terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya seperti yang telah sukses dilakukan oleh Kabupaten Sumedang. Berkat pemanfaatan teknologi tersebut, angka stunting di Kabupaten Sumedang turun drastis dari 32 persen pada tiga tahun yang lalu menjadi 7 persen.
Selain itu, Jokowi juga mencontohkan Kabupaten Kampar yang sukses menurunkan angka stunting dengan cara lain, yakni menitipkan anak-anaknya ke perusahaan besar yang ada di daerahnya. Dengan metode tersebut, Kabupaten Kampar berhasil menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 8 persen.
Baca Juga: Minta Kepala Daerah Kreatif Bangun Brand Daerah Sendiri, Jokowi: Jangan Ber, Ber, Ber Semuanya
"Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27 (persen) ke angka kurang lebih 8 persen. Ini juga penurunan yang sangat drastis."
