Infografis
Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengaku bakal menindaklanjuti isu dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun di era eks Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2020 lalu. Ia berencana memanggil Perumda Pasar Jaya selaku pihak yang dikaitkan.
Ia mengaku memang sudah mendengar mencuatnya isu yang bermula dari media sosial ini. Politisi PKS ini tak ingin informasi yang beredar semakin liar dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini (dugaan korupsi bansos), Insya Allah akan kami masukkan ketika kami masuk ke jadwal (rapat) dengan Pasar Jaya," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Kendati demikian, ia menyebut pemanggilan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya diperkirakan baru ada jadwal pertemuan dengan BUMD pengelola pasar tradisional itu pada pertengahan Februari.
Baca Juga: Tak Mau Jadi Ketua Panitia Formula E Jakarta 2023, Ketua DPRD DKI: Saya Sibuk!
"Timing-nya (pemanggilan Perumda Pasar Jaya) kemungkinan di Februari, karena Januari sudah penuh. Pertengahan Februari ke atas," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyatakan hanya akan memanggil Direkrut Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo terkait hal ini. Tri sendiri diketahui baru diangkat sebagai Dirut pada Juli 2022 lalu.
Sementara, eks Dirut Pasar Jaya Arief Nasruddin yang dikaitkan dengan kasus itu disebutnya tak bisa dipanggil oleh pihaknya.
"Kalau dari Komisi B-nya, di tahap awal, paling (pemanggilan) dengan dirut (Perumda Pasar Jaya) yang eksisting ya," pungkasnya.
Viral
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal ini disampaikan oleh pemilik akun Ttwitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.
"Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, @kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.
Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini.
Apalagi, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua neh," pungkasnya.
