Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menampik ketika ditanya rencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Angin menghembuskan isu Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu, 1 Februari 2023.
Keputusan Jokowi untuk melakukan reshuffle identik dengan Rabu Pon atau Rabu Pahing.
Pertama kali Jokowi melakukan reshuffle pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016 dan 23 Desember 2020. Tiga hari itu sama-sama Rabu Pon.
Sedangkan Rabu Pahing dipilih Jokowi untuk merombak kabinet pada 17 Januari 2018, 15 Agustus 2018, dan 15 Juni 2022.
Baca Juga: Kabar Reshuffle Mentri, Hendri Satrio: Jangan-jangan Ada Upaya Pengalihan Isu Perpu Cipta Kerja
Hanya satu kali Jokowi melakukan reshuffle di luar kebiasannya yakni pada 28 April 2021. Hari itu merupakan Rabu Wage.
![Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/04/15/11753-presiden-jokowi-didampingi-wapres-maruf-amin-mengumumkan-susunan-kabinet-indonesia-maju-ist.jpg)
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan tidak ada reshuffle pada Januari 2023. Ia juga enggan membongkar niatan Jokowi untuk mereshuffle menterinya pada 1 Februari.
"(Februari) ya nggak tahu," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Pada kesempatan yang sama, Pratikno menegaskan kalau kinerja Kabinet Indonesia Maju sejauh ini masih terbilang bagus. Bahkan nilai baik juga tertorehkan pada evaluasi kerja menteri-menteri Jokowi pada 2022.
"Kinerjanya bagus, evaluasi 2022 juga sangat bagus, banyak sekali yang disampaikan presiden, banyak sekali capaian positif di saat-saat yang sangat sulit," terangnya.
Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Waketum PPP: Kita Tunggu Rabu Pon di Awal Februari Nanti
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menutup rapat-rapat perihal rencana Jokowi melakukan reshuffle menterinya.
"Saya nggak tahu kalau ada yang bocor, saya bagian yang nyimpen yang nggak bocor, pokoknya saya nyimpen yang ngggak bocor, abis kamu tanya bocorannya, saya nyimpen yang nggak bocor," tutur Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
NasDem Jadi Sasaran?
Rencana Jokowi untuk mereshuffle menteri-menterinya menjadi isu panas seraya adanya deklarasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Banyak pihak menilai langkah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tersebut membuat Jokowi tidak senang.
Terlebih asumsi itu didukung oleh pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menilai Jokowi mesti mengevaluasi dua menteri dari bendera NasDem. Dua menteri yang dimaksud ialah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidul dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dua menteri itu juga diminta menanggapi perihal pernyataan Djarot. Siti enggan mengomentari perihal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Rencana reshuffle itu disebut-sebut bakal menyasar menteri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
"Ah, ngaco aja jangan tanya saya dong," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia lebih santai menanggapi perihal adanya rencana reshuffle. Seolah tidak peduli dengan adanya ribut-ribut soal reshuffle, Syahrul malah menyebut kalau dirinya hanya sibuk bekerja sama seperti menteri lainnya.
"Kita ini kan menteri kerja, kerja saja kita di lapangan terus," ucapnya.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang juga berasal dari NasDem menyebut kalau reshuffle itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, partai NasDem akan menghargai apapun keputusan Jokowi.
"Kalau konstitusi jelas itu absolut prerogatif presiden dan juga tidak ada prasyarat dari partai politik apalagi prasyarat dari NasDem kepada bapak presiden, tidak ada, karena kami menghormati. NasDem menghormati betul konstitusi," tutur Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
