Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dapat menyampaikan secara langsung hasil Ijtima Ulama Nusantara PKB ke Prabowo Subianto.
Ijtima Ulama Nusantara PKB telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024.
Muzani awalnya mengaku, pihaknya menghargai adanya hasil Ijtima Ulama tersebut.
"Saya sudah baca berita hasil Ijtima Ulama Nusantara. Kami partai Gerindra menghargai atas keputusan Ijtima Ulama para kiai," kata Muzani ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).
Baca Juga: Dari Ranting sampai Pusat, Bendera Wajah Prabowo Bakal Berkibar
Muzani mengatakan, pihaknya menganggap adanya hasil Ijtima Ulama tersebut sebagai hal penting. Terutama soal adanya hasil yang meminta soal pasangan capres-cawapres segera di tentukan sebelum Maret 2023.
"Tentu itu pandangan yang buat kami penting, berharga, dan berarti," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap Cak Imin bisa segera menyampaikan langsung hasil Ijtima Ulama tersebut ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai rekan koalisi.
Hal tersebut bisa disampaikan pada momen peresmian bersama Sekretariat Bersama Koalisi PKB-Gerindra pada pekan depan.
"Kami harap Pak Muhaimin pada Senin nanti dapat menyampaikan keputusan Ijtima ini kepada Pak Prabowo agar dapat menjaga kerukunan, ayuk kapan rembukan, kapan kita setujui, itulah kira-kira begitu," tuturnya.
Hasil Ijtima Ulama PKB
Sebelumnya, Ijtima Ulama Nusantara telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024.
Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Ijtima Ulama Nusantara diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.
"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1).
Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.
"Dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," lanjut bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara poin ketiga.
Berikut kesepakatan lengkap yang menjadi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:
1.Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan dewan syuro. Termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini, sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.
3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.
4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.
5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:
a. transparansi pengelolaan keuangan negara;
b. mencegah munculnya oligarki baru;
c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;
d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.
6. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang.
7. Mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan khususnya keagamaan, dan berupaya memberikan keadilan sebaik baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban.
8. Ijtjma Ulama Nusantara mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para kiai dan ibu nyai yang terlibat dalam Ijtima Ulama Nusantara ini akan menjadi corong bicara dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai yang untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin. Serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik Pengurus NU, Jamiyyah Thoriqoh, ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam.
