Infografis
Suara.com - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari angkat tangan soal munculnya dugaan korupsi dalam program bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 yang muncul belakangan ini. Ia menerangkan kalau dugaan tersebut tidak berkaitan dengan pihaknya.
Memang, kata Premi, pihaknya menggandeng Perumda Pasar Jaya untuk pengadaan barang bansos untuk tahun 2019-2020. Namun, kontrak kerja samanya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu.
"Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Tetapkan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020," ujar Premi di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Karena itu, Premi mengaku tak mengetahui soal beras yang tersimpan di gudang di Pulogadung, Jakarta Timur. Begitu juga dengan siapa pemilik dari beras yang jumlahnya diklaim mencapai 1.000 ton itu.
Baca Juga: Respons Isu Korupsi Bansos Era Anies, KPK Siap Tampung Aduan Masyarakat
"Kalau saya nggak tahu itu. Kalau kami kan kontraknya sampai 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya," ucapnya.
Selain itu, ia menyatakan program bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 disebutnya sudah diaudit oleh berbagai pihak. Ia juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
"Ya (pengawasnya ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada Inspektorat, ada APIM. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar jaya selesai. LKPJ-nya kan 2021, ya," terangnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial twitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Baca Juga: Pemprov DKI Bantah Soal Korupsi Bansos di Era Anies, Beras Rusak di Pulogadung Mau Dilelang
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.
"Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, @kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.
Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini.
Apalagi, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua neh," pungkasnya.
