Suara.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Kendati pencalonannya menuai pro dan kontra, safari politik Anies bersama Partai NasDem sudah dilakukan.
Namun komitmen Partai NasDem untuk mengusung Anies di Pemilu 2024 ternyata diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah pengamat politik Refly Harun.
Ahli hukum tata negara itu awalnya menyinggung beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menggagalkan rencana pencalonan Anies.
"Pertama, bujuk kembali NasDem ke kubu Istana," tutur Refly, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: Cak Imin Minta Ulama Terbitkan Fatwa Hukum untuk Warga Penerima 'Amplop' di Pemilu 2024
Blak-blakan Refly menilai strategi ini bisa jadi berhasil dilakukan oleh Istana. Apa alasannya?
"Kelihatannya belum tentu dikatakan tidak berhasil, karena pernyataan-pernyataan tokoh NasDem ingin menyatakan 'nggak pateken' kalau seandainya Anies tidak jadi calon," terang Refly.
"'Kami menawarkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak pateken (tidak masalah)', begitulah analisisnya," sambungnya.
Bahkan yang lebih liar, Refly juga menduga bisa jadi deklarasi Partai NasDem sengaja dilakukan untuk menggagalkan Anies, termasuk dengan kini tegas menolak Partai Demokrat menawarkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi wakil Anies.
"Bisa jadi NasDem menolak kalau (AHY jadi) wapresnya Anies. Tapi orang akan bertanya, ini jangan-jangan NasDem juga ikut menjadi skenario menggagalkan Anies. Pura-pura mendukung tapi ternyata ujungnya menggagalkan. We don't know exactly, karena begitulah politik," tegas Refly.
Baca Juga: Kabar Dugaan Korupsi Bansos di Era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, KPK Merespons Begini
Selain membujuk Partai NasDem kembali menjadi koalisi pemerintah, Refly menduga sejumlah taktik lain untuk menjegal Anies di Pemilu 2024.
Pada intinya, menurut Refly, Istana akan menggagalkan terbentuknya Koalisi Perubahan sehingga Anies batal menembus presidential threshold sebesar 20 persen.
"(Seperti) membujuk Partai Demokrat keluar dari koalisi Anies, (lalu) menawarkan PKS gabung ke kubunya Prabowo misalnya, tapi kelihatannya ini agak lemah. Yang keempat, yang pasti akan dikerjakan adalah menghalangi partai lain bergabung dengan koalisi Anies," ujar Refly.