Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap ulama bisa mengeluarkan fatwa atau hukum menerima amplop untuk masyarakat menentukan pilihan dalam pemilihan umum atau Pemilu.
Itu diharapkan Cak Imin karena menurutnya money politics atau politik uang dalam Pemilu masih kerap terjadi.
Cak Imin menyampaikan hal itu dalam sambutannya di acara Pembukaan Ijtima Ulama Nusantara DPP PKB di Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
"Harapan kami doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum," kata Cak Imin.
Menurutnya, para mubaligh harus mengingatkan kepada publik bahwa hak pilih tak sebanding dengan uang harganya.
"Penegasan terutama terhadap mubaligh-mubaligh secara lebih intensif menyampaikan kepada publik jemaah kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibandingkan transaksi pragmatis yang ada," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, hal tersebut harus bisa dilakukan secara serius. Terlebih agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan demokrasi yang baik.
"Demokrasi yang beradab. Demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi yang murni dari masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, Cak Imin berharap forum Ijtima Ulama Nusantara DPP PKB bisa dimanfaatkan para ulama dan kiai agar kebih proaktif. Terutama meminimalisir adanya transaksi politik.
Baca Juga: KLB di Sumut, Partai Demokrat Mengendus Adanya Money Politics
"Karena itu mohon secara khusus kepada kiai di panggung ke depan lebih proaktif, lebih mendampingi umat dan masyarakat. Agar Setidak-tidaknya tidak terpengaruh di dalam menentukan pilihannya dalam proses transaksi politik," pungkasnya.
