Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons perihal kabar dugaan korupsi Bantuan Sosial (bansos) pandemi Covid-19 tahun 2020 yang disebut-sebut terjadi pada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dugaan korupsi itu berupa beras yang tak terbengkalai di gudang yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga antikorupsi.
"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali kepada wartawan pada Kamis (12/1/2023) kemarin.
Dia bilang, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk, dengan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu.
Baca Juga: 'Jangan Sampai Anies Nggak Ada Lawan' Kelakar Politisi NasDem Sindir PDIP Belum Deklarasi Capres
"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," ujarnya.
Dibantah Pemprov
Sebelumya, Pemprov DKI Jakarta membantah soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di era Gubernur Anies Baswedan. Info yang menyebut beras rusak 1.000 ton di Gudang Pulogadung, Jakarta Timur disebut bukan untuk bansos.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani. Ia menyebut beras yang tersimpan di gudang itu milik Perumda Pasar Jaya.
"Stok beras di Pulo Gadung itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria saat dikonfirmasi, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: CEK FAKTA: PDIP Sepakat Usung Megawati untuk Lawan Anies di Pilpres 2024, Benarkah?
Namun, ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini.
"Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," tuturnya.
Viral
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial twitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya, pemilik akun itu mengaku mendapatkan informasi soal penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022) lalu.
Disebutkannya, usai mendapat informasi itu, dia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.
"Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, @kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.
Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini.
Terlebih menurutnya, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua neh," pungkasnya.
