Infografis
Karena banyak hal yang belum bisa dipenuhi oleh JPU, majelis hakim pun secara tegas menolak vonis atau tuntutan JPU atas hukuman mati yang didakwakan kepada Benny.
"Oleh karena itu, beralasan hukum untuk mengesampingkan tuntutan mati yang diajukan penuntut umum dalam tuntutannya," ungkap Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto.
Tak hanya itu, hakim pun juga mengungkap alasan mengapa hukuman mati ditolak secara personal Benny.
"Hal yang meringankan terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga," lanjut hakim Eko.
Kejagung akan ajukan banding
Vonis nihil yang dijatuhkan kepada Benny oleh majelis hakim membuat Kejagung akan bersiap-siap mengajukan banding atas vonis mati yang seharusnya dijatuhkan kepada Benny dalam kasus korupsi yang dilakukannya. Hal ini pun dilakukan demi keadilan kkepada para pelaku korupsi dan menghindari turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan di Indonesia.
"Kami akan mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara a quo dengan harapan dapat dihukum sebagaimana surat tuntutan penuntut umum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat, (13/12/2023).
Ganti rugi triliyunan
Walaupun vonis mati nihil, namun Benny tetap akan dituntut untuk ganti rugi sebesar Rp5,77 T, nilai yang lebih kecil dibanding tuntutan JPU yaitu sebesar Rp 22T, yang seharusnya sesuai dengan uang yang diterima oleh Benny sejak 2012 hingga 2019 lalu.
Baca Juga: Rekam Jejak Kasus Korupsi Terbesar Benny Tjokro: Divonis Nihil, Tak Jadi Dihukum Mati
Kasus mega korupsi terbesar
