Infografis
Ardi turut membuka suara melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil terkait dengan kebijakan tersebut. Ardi menerangkan bahwa rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ardi menambahkan bahwa kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Anies Baswedan.
Cuitan tersebut sontak menjadi perhatian dari netizen. Dalam sebuah komentar, warganet mengungkap bahwa kebijakan tersebut buka digagas oleh Anies Baswedan, tetapi oleh gubernur-gubernur terdahulu.
“Program ini sudah digagas lama, sebelum Pak Anies malah. Tapi nggak berhasil dijalankan. Mungkin orang-orang kaya pemilik mobil keberatan. Juga produsen/ATPM mobil. Saya setuju ini dijalankan, sekalian memaksimalkan transportasi umum, mengurangi kemacetan. Bonusnya mengurangi polusi udara,” ucap warganet tersebut.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan tidak sepakat dengan penerapan jalan berbayar elektronik di Jakarta.
Ia memandang, kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta justru akan memberatkan masyarakat. Ia juga meminta wacana tersebut untuk dibatalkan.
Beberapa pihak juga menyebut bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan masyarakat yang mempunyai kendaraan, tetapi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
Contohnya penumpang taksi daring yang harus menanggung biaya tambahan pada saat ia harus melewati jalur tersebut.
Kebijakan ini dinilai hanya memindahkan kemacetan ke jalan yang tidak berbayar.
Baca Juga: Proyek SJUT yang Digarap Jakpro dan Sarana Jaya Molor, Pemprov DKI Bakal Evaluasi
Bahkan disebutkan bahwa selama ini sudah ada kebijakan ganjil-genap yang sudah diterapkan dan menurutnya kebijakan tersebut sudah sangat merepotkan masyarakat.
