Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).
Peraturan terkait dengan sistem ERP tersebut tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai aturan tersebut merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Meskipun begitu, Djoko melihat sistem jalan berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak populer karena mempunyai potensi mendapatkan pertentangan dari kalangan masyarakat.
Lebih lanjut, dikatakan oleh Djoko, penerapan ERP ini merupakan instrumen yang lebih maju dan juga lebih efisien dalam hal mengatasi kemacetan karena tidak membutuhkan banyak petugas pengawas.
Kondisi tersebut diketahui bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor polisi ganjil dan genap di tanggal-tanggal tertentu. Ia menilai ganjil genap lebih banyak memakan anggaran daerah.
Djoko menyebut bahwa selama ini gagasan kebijakan di Ibu Kota sudah banyak yang bagus. Namun, ia juga menyebut pada saat melakukan eksekusi, masih banyak yang tidak berani dikarenakan berisiko untuk tidak dipilih kembali.
Kebijakan ini kemudian diharapkan bisa menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar bisa menggunakan transportasi umum.
Namun sayang, penerapan kebijakan ini malah justru menuai pro dan kontra dari khalayak. Pemerintah bahkan menjadi sasaran amukan dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut.
Baca Juga: Proyek SJUT yang Digarap Jakpro dan Sarana Jaya Molor, Pemprov DKI Bakal Evaluasi
Merespons adanya keramaian terkait dengan sistem ERP di sejumlah ruas jalan yang ada di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulia turut buka suara.
