Infografis
Suara.com - Komisi IX DPR RI sempat menggelar rapat tertutup bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada Rabu (11/1/2023). Namun belum ada keputusan sikap apapun dari DPR soal terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, sedianya rapat tersebut sempat digelar secara terbuka. Namun karena adanya permintaan Ida Fauziyah rapat menjadi tertutup. Charles juga menyampaikan, rapat yang membahas salah satunya soal Perppu Cipta Kerja tersebut belum menghasilkan keputusan.
"Masih belum (keputusan sikap soal Perppu), ini kan masih belum selesai pendalamannya," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Charles mengatakan, dalam rapat yang digelar hari ini setiap anggota Komisi IX semua melakukan pendalaman terkait soal Perppu tersebut. Terlebih menekankan soal sosialisasi dan komunikasi terhadap terbitnya Perppu tersebut.
"Masih berlangsung kok, intinya hampir setiap anggota yang bertanya yang melakkan pendalaman itu ingin adanya perbaikan adanya komnikasi publik, dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat, dan juga ada komunikasi yang lebih intens kepada stakeholder termasuk serikat pekerja," ungkapnya.
"Sehingga berbagai kekhawatiran, kegundahan masyarakat, kegundahan serikat pekerja bisa lebih detil disampaikan pemeritah," sambungnya.
Lebih lanjut, terkait Perppu Cipta Kerja tersebut, Komisi IX sebenarnya berharap agar ke depan sosialisasinya perlu diperbaiki kembali. Hal itu untuk mencegah kekhawatiran di masyarakat.
"Sehingga masyarkat juga tidak ada kekhawatiran yang berlebihan banyak hoaks kan beredar juga terkait ini. Begitu juga terkait aturan turunan permenakernya seperti apa jadi semua kegelisahan dari masyarakat itu sebaiknya dijelaskan secara terbuka dan detail," tuturnya.
"Sehingga tidak lagi adanya kebingungan, ketakutan, jadi masyarakat tau artinya aturan turunnanya seperti apa. Hak-hak pekerja apa saja, apakah nantinya ada pengurangan hak pekerja, atau justru mungkin ada hal yang lebih baik lagi untuk melindungi hak pekerja," sambungnya.
Baca Juga: Dinilai Bela Perppu Ciptaker, Akun PSI Kena Roasting Warganet: Situ Partai Apa Buzzer?
Perppu
