Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di era eks Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut.
Apalagi, kata Heru, pengadaan Bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020-2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu.
"Iya saya nggak tahu itu kan lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/1/2023).
Heru mengaku, sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data. Salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsilasi data," ucapnya.
"Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi bansos saat Pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 silam. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai triliunan rupiah dan malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal tersebut disampaikan oleh pemilik akun media sosial twitter @kurawa melalui cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
Baca Juga: BSU 2023 Dihapus, Apa Penggantinya? Tenang, Masih Ada Bansos Rp 4,2 Juta
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.
"Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," ucapnya.
Di tempat yang sama, akun @kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.
Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Apalagi, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua neh," katanya.
