Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di era eks Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut.
Apalagi, kata Heru, pengadaan Bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020-2021. Ia sendiri baru menjabat pada 17 Oktober 2022 lalu.
"Iya saya nggak tahu itu kan lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/1/2023).
Heru mengaku, sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data. Salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi.
"Saya disini sudah tiga empat kali membahas mengenai data rekonsilasi data," ucapnya.
"Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi bansos saat Pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 silam. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai triliunan rupiah dan malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Hal tersebut disampaikan oleh pemilik akun media sosial twitter @kurawa melalui cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
