Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menegaskan pencalonan diri sebagai ketua umum PPP ada aturannya. Tidak boleh sembarang orang tiba-tiba diusung, apalagi mereka yang bukan kader lama.
Penegasan Amir itu menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan Sandiaga Uno dicalonkan sebagai ketum PPP. Isu itu muncul seiring sikap Sandiaga yang dianggap agresif mendekati PPP.
"Kalau jadi ketum atau sekjen itu ada aturannya," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Amir menekankan ada minimal waktu menjadi kader, sebelum akhirnya bjsa mencalonkan diri sebagai ketum PPP. Adapun batas minimal itu ialah 5 tahun menjadi kader.
Dengan begitu, peluang Sandiaga menjadi ketum PPP dalam waktu dekat bakal tertutup. Meskipun Sandiaga akhirnya berpindah dari Gerindra menjadi kader PPP, ia perlu waktu lima tahun lebih dulu mencicipi pengalaman jadi kader sebelum naik kelas menjadi ketum di partai belambang Kakbah ini.
"Kalau di PPP mau jadi ketua umum kan ada proses. Artinya dia minimal 5 tahun sebagai kader baru bisa jadi ketua umum," kata Amir.
Ada AD/ART
Sandiaga Uno diangggap tidak sekadar menginginkan tiket calon presiden atau calon wakil presiden lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melainkan ia dinilai juga menargetkan kursi ketua umum.
Menanggapi itu, Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengingatkan adanya aturan serta persyaratan untuk menjadi ketum. Apalagi diketahui, Sandiaga masih merupakan kader Partai Gerindra, kendati diisukan hijrah ke partai berlambang Kakbah.
Baca Juga: Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
"Menjadi Ketum PPP ada persyaratan yang diatur dalam AD/ART PPP," kata Ade dihubungi, Selasa (10/1/2023).
