Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menegaskan pencalonan diri sebagai ketua umum PPP ada aturannya. Tidak boleh sembarang orang tiba-tiba diusung, apalagi mereka yang bukan kader lama.
Penegasan Amir itu menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan Sandiaga Uno dicalonkan sebagai ketum PPP. Isu itu muncul seiring sikap Sandiaga yang dianggap agresif mendekati PPP.
"Kalau jadi ketum atau sekjen itu ada aturannya," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Amir menekankan ada minimal waktu menjadi kader, sebelum akhirnya bjsa mencalonkan diri sebagai ketum PPP. Adapun batas minimal itu ialah 5 tahun menjadi kader.
Baca Juga: Mardiono Terima Audiensi WPP, Bahas Soal Pemilu 2024
Dengan begitu, peluang Sandiaga menjadi ketum PPP dalam waktu dekat bakal tertutup. Meskipun Sandiaga akhirnya berpindah dari Gerindra menjadi kader PPP, ia perlu waktu lima tahun lebih dulu mencicipi pengalaman jadi kader sebelum naik kelas menjadi ketum di partai belambang Kakbah ini.
"Kalau di PPP mau jadi ketua umum kan ada proses. Artinya dia minimal 5 tahun sebagai kader baru bisa jadi ketua umum," kata Amir.
Ada AD/ART
Sandiaga Uno diangggap tidak sekadar menginginkan tiket calon presiden atau calon wakil presiden lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melainkan ia dinilai juga menargetkan kursi ketua umum.
Menanggapi itu, Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengingatkan adanya aturan serta persyaratan untuk menjadi ketum. Apalagi diketahui, Sandiaga masih merupakan kader Partai Gerindra, kendati diisukan hijrah ke partai berlambang Kakbah.
Baca Juga: Sandiga Uno Incar Kursi Ketum? Ketua Mahkamah PPP Ingatkan Ada Persyaratan di AD/ART
"Menjadi Ketum PPP ada persyaratan yang diatur dalam AD/ART PPP," kata Ade dihubungi, Selasa (10/1/2023).
Sebelumnya, menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Sandiaga tidak sekadar ingin meraih tiket, melainkan mengincar kursi ketua umum PPP.
Diketahui, saat ini kursi ketua umum PPP masih dijabat Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas atau Plt. PPP belum memilih kembali ketum mereka selepas Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat.
Dedi menegaskan salah satu yang menjadi dalih kuat Sandiaga bakal hijrah dari Partai Gerindra ialah kursi ketum PPP.
"Justru Sandiaga tidak mungkin bergeser ke PPP jika bukan sebagai ketum," kata Dedi dihubungi, Senin (9/1/2023).
Dedi mengatakan Sandiaga tidak memerlukan identitas sebagai kader biasa, apabila ia benar-benar hijrah. Saat ini di Gerindra, jabatan Sandiaga memang terbilang mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Terkait kursi ketum PPP yang diincar Sandiaga, Dedi menilai hal itu bukan merupakan target asal-asalan Sandiaga.
"Ia punya dua modal penting bagi PPP, populer, masuk radar kontestasi kepemimpinan nasional, juga mampu tingkatkan perolehan suara PPP," ujar Dedi.
Di lain pihak, PPP bagai mendapat durian runtuh apabila Sandiga berhasil menjadi kader sekaligus menduduki kursi ketua umum.
"Tentu saja, Sandiaga didukung kemapanan finansial yang diperlukan oleh PPP," kata Dedi.
Berdasarkan hal itu terbaca bahwa kedua belah pihak memang saling memerlukan dan menguntungkan ibarat simbiosis mutualisme. Baik Sandiaga maupun PPP mereka bisa menjadi pihak yang saling menguntungkan satu sama lain, jika kepindahan Sandiaga berjalan mulus.
"Tentu keduanya saling memerlukan, PPP tidak ada pilihan sebaik memilih Sandiaga untuk saat ini, konsolidasi di tingkat kiai dan santri tidak lagi ada. Pilihannya jika sama-sama tidak ada tokoh simbolkan kalangan santri maka Sandiaga menjadi prioritas pilihan," kata Dedi.
