Infografis
"Faktor-faktor inilah yang menyebabkan partai buruh menyatalan mosi tidak percaya kepada anggota DPR RI. Maka kami cenderung produk hukumnya Perppu dalam kasus Omnibus Law," jelas dia.
Said menambahkan, pihaknya kemudian menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 setelah melakukan pembacaan. Dia bilang, isi Perppu Cipta Kerja itu tidak sesuai dengan apa yang pernah didiskusikan secara informal dengan kelompok pengusaha dan kelompok buruh KSPI, FSPMI, dan KSPSI.
"Tapi kelompok pengusaha yang diwakili tim Kadin kalau saya menyebutnya dan kelompok buruh seperti FSPMI, KSPI dan KSPSI sudah bersepaham, kenapa Kemenko Perekonomian sebagai PIC-nya kok tidak memasukkan kesepahaman itu."
