Infografis
Suara.com - Wacana penetapan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali digemakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adanya kebijakan ini diharapkan bisa menekan kemacetan dan mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum.
Sayangnya, penerapan kebijakan ini justru menuai pro dan kontra dari khalayak. Pemerintah bahkan menjadi sasaran amukan dari beberapa pihak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.
Merespons ramainya gaduh kebijakan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Jakarta, politisi Demokrat Ardi Wirdamulia ikut angkat bicara.
Melalui cuitannya, Ardi meminta agar publik berpikir lebih adil soal kebijakan ini. Ia menerangkan jika rencana tersebut sepenuhnya urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Berita ini banyak dikomentari negatif terhadap jeng Sri. Yuk berpikir adil. Ini urusan pemprov DKI," kata @awemany seperti dikutip Suara.com pada Selasa (10/1/2023).
Ardi juga menyebut jika kebijakan tersebut sudah digagas oleh pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan.
"Digagas sejak zaman Anies," ungkapnya.
Cuitan ini pun sontak saja menjadi perhatian dari netizen. Dalam komentarnya, netizen mengungkapkan jika kebijakan tersebut bukan digagas oleh Anies Baswedan, tapi gubernur-gubernur terdahulu.
Baca Juga: 'Udah Gila Pemerintah' Politikus Demokrat Keras Kritisi Kebijakan Jalan Berbayar di DKI Jakarta
"Program ini sudah digagas lama, sebelum Pak Anies malah. Tapi nggak berhasil dijalankan. Mungkin orang-orang kayak pemilik mobil keberatan. Juga produsen/ATPM mobil. Saya setuju ini dijalankan, sekalian memaksimalkan transportasi umum, mengurangi kemacetan. Bonusnya mengurangi polisi udara," kata netizen.
"Dari zaman Ahok seingat saya," imbuh netizen lain.
"'Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, hingga Anies' Kok sejak era Anies?" komentar netizen lainnya lagi.
