Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi terhitung sudah empat kali melempar sinyal reshuffle Kabinet Kerja Indonesia Maju.
Santernya isu reshuffle itu pun terjadi usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem.
Dilihat dari tayangan Kompas TV, Jokowi menyinggung soal reshuffle pada tanggal 13 Oktober 2022.
Lalu pada tanggal 23 Desember 2022, Jokowi menjawab 'mungkin' ketika ditanya mengenai isu reshuffle. Terbaru, Jokowi hanya mengatakan 'tunggu saja' pada tanggal 2 Januari 2023 dan berkata 'besok' pada tanggal 5 Januari 2023.
Baca Juga: PDIP Diminta Tak Ngotot Soal Sistem Proporsional Tertutup, Dinilai Cuma Menguntungkan Partainya
Kendati demikian, Jokowi tak menjawab pasti kapan waktu ia akan merombak kabinet, meskipun sudah terhitung 4 kali menjawab mengenai isu reshuffle.
Di sisi lain, suasana panas dingin terasa di antara PDIP dan NasDem yang saling melempar sindiran.
Sejumlah politisi PDIP turut menanggapi isu reshuffle tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa reshuffle perlu pertimbangan yang matang.
Hasto menyampaikan PDIP sudah memberikan pandangan atau masukan kepada Jokowi untuk mengambil keputusan.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sempat menyoroti kinerja menteri NasDem hingga menyebut layak dievaluasi.
Menurut Djarot, NasDem akan terlihat lebih 'gentle' jika menteri-menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Hal itu dinilai Djarot karena menteri NasDem tidak cocok dengan kebijakan Jokowi.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," kata Djarot.
Tak tinggal diam, sejumlah politisi NasDem pun turut menanggapi balik soal isu reshuffle yang menyasar menteri dari partainya.
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan keputusan ada di tangan Jokowi dan jangan sampai ada presiden dadakan atau mempengaruhi presiden.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai isu reshuffle itu membuat Partai NasDem tak nyaman dan dilematis.
"Sebenarnya tentu tidak nyaman terus menerus diminta gentleman untuk mundur dari koalisi ini, karena bagi NasDem koalisi dengan Jokowi itu sampai tanggal 20 Oktober 2024 bukan sampai tanggal 7 ataupun 8 Januari 2023," jelas Adi.
"Bahkan kalau NasDem mundur hari ini itu disebut sebagai partai politik yang tak punya komitmen terhadap presiden karena kontraknya belum selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Adi menilai PDIP sudah tak nyaman dengan keberadaan NasDem di kabinet. Hal itu terlihat dari agresifnya para politikus PDIP.
