Infografis
Suara.com - Pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya Gus Choi menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo meminta izin terlebih dahulu kepada partai-partai pengusungnya sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Dalam hal ini, tentu saja Gus Choi merujuk pada wacana reshuffle kabinet Jokowi yang diduga akan menyasar menteri-menteri dari Partai NasDem.
Karena itulah, Gus Choi menyebut seharusnya Jokowi menghormati hak Partai NasDem sebagai pengusung Jokowi. Apalagi karena partainya sudah mendukung Jokowi sejak periode pertama pemerintahan tahun 2014 lalu.
"NasDem itu pendukung setia Pak Jokowi sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apa sudah menghormati hak NasDem sebagai pengusung? Misalnya Pak Surya diajak konsultasi, ditanya, diberitahu (soal reshuffle kabinet), itu yang saya tidak tahu," ungkap Gus Choi, Sabtu (7/1/2023).
![Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018). [Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/09/11/41797-ketua-badan-pemenangan-pemilu-partai-nasdem-effendy-choirie.jpg)
Pernyataan Gus Choi inilah yang kemudian banyak disorot, salah satunya oleh pegiat media sosial Jhon Sitorus. Lewat akun Twitter-nya @Miduk17, Jhon malah mengucapkan terima kasih saat mengomentari pemberitaan soal pernyataan Gus Choi tersebut.
Usut punya usut, Jhon Sitorus menilai pernyataan Gus Choi itu merupakan wujud sikap Partai NasDem sebagai musuh dalam selimut.
"Terimakasih sebesar-besarnya kepada NASDEM. Kalian semakin menunjukkan bahwa kalian memang MUSUH DALAM SELIMUT," tulis Jhon, dikutip pada Senin (9/1/2023).
Loyalis Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, itu menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk berkonsultasi kepada petinggi partai politik jelang reshuffle.
"Tidak pernah ada dalam UUD bahwa Reshuffle kabinet harus melapor ke pimpinan PARPOL," ujar Jhon.
Baca Juga: Jokowi Bahas Perbatasan Negara dengan Malaysia, PM Anwar Ibrahim Jawab begini
"Haluan kita ada UUD 1945, bukan om BREWOK sang penunggang BAPAK politik IDENTITAS," lanjutnya.
