Infografis
Suara.com - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer berembus beberapa waktu belakangan. Meski belum ada kepastian kapan dan siapa saja yang terkena dampaknya, publik ramai berspekulasi Jokowi berniat untuk "menendang" Partai NasDem.
Sejauh ini Jokowi selalu menjawab "tunggu dulu" dan berbagai konteks serupa ketika ditanya soal reshuffle kabinet. Hal inilah yang disebut jurnalis senior Bambang Harymurti sebagai bentuk penyiksaan terhadap Partai NasDem.
Hal ini disampaikan Bambang di kanal YouTube Total Politik. Bambang bahkan mendapat bocoran bahwa ketiga menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menkominfo Johnny G Plate.
"Ini hukumannya sebenarnya sudah berjalan lho," ujar Bambang, dikutip pada Senin (9/1/2023).
Baca Juga: Isi Perbincangan Jokowi saat Berjumpa PM Anwar Ibrahim Hari Ini
"Kalau kita cek dari teman-teman wartawan di tiga kantor menteri itu, mereka semua itu sudah siap-siap pindah katanya. Begitu diumumin tinggal berangkat. Tapi diumuminnya nggak datang-datang, ini kan penyiksaan juga sebetulnya," sambungnya.
Karena itulah Bambang menilai Jokowi sudah memulai fase hukumannya terhadap Partai NasDem yang diduga bermula dari deklarasi partai besutan Surya Paloh itu terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan cuma tertawa ketika Bambang melemparkan umpan tersebut. Meski begitu, Panda menegaskan bahwa perihal balas dendam dan hukuman politik yang diungkit Bambang hanyalah asumsi belaka.
"Nggak ada, normal-normal aja. Cuma kan Jokowi sudah mengatakan 'tunggu, tunggu'. Ya tunggulah, itu kan dia primbon juga," jelas Panda.
"Ya tanya dia lah (soal pembalasan Jokowi terhadap Paloh). Itu kan asumsi kita saja, (ada) pembalasan," lanjut Panda.
Baca Juga: Curhat Soal Masa-masa Sulit, PM Malaysia Anwar Ibrahim: Indonesia Sambut Sebagai Sahabat Sejati
Namun Panda menilai hubungan baik Jokowi dan Paloh memang sudah rawan karena perkara Jaksa Agung periode 2014-2019, HM Prasetyo.
"Jokowi ingin mengganti Jaksa Agung yang berasal dari NasDem. Kemudian Surya Paloh ngomong ke presiden, 'Kalau diganti Prasetyo ini saya akan menarik dukungan saya dari kabinet'," kata Panda.
Saat itu Panda mengonfirmasi pengakuan Paloh tersebut kepada Jokowi dan dibenarkan. "Kalau kesan aku, itu berbekas di hati dia," tutur Panda.
Mungkin memori itu kembali diingat setelah Paloh kerap berkoar-koar akan setia terhadap pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024, padahal Paloh juga punya riwayat mengancam menarik dukungan bila HM Prasetyo diganti.
Di sisi lain, Panda menyebut hampir semua ketua partai politik telah berdiskusi dengan Jokowi menjelang manuver politik mereka tahun 2024 mendatang. Namun tampaknya deklarasi Anies sebagai bacapres Partai NasDem tidak melalui konsultasi dengan Jokowi terlebih dahulu.
