Infografis
"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi PKS.
Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.
Kenapa PDIP Bersikukuh Sistem Proporsional Tertutup?
Sejauh ini ada delapan partai politik yang mendeklarasikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu adalah Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra
PDIP sendiri tak mengikuti deklarasi penolakan tersebut. Partai penguasa saat ini tersebut dinilai punya banyak keuntungan dari sistem proporsional tertutup hingga enggan menolaknya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa PDIP memang mengusulkan agar Pileg dikembalikan ke sistem profosional tertutup.
"Kita mengusulkan nanti Pileg dengan proporsional tertutup. Tetapi instrumennya prof Mahfud yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan realible itu harus disekolahkan dulu, Lemhanas," kata Hasto.
"Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementiary treshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita, sehingga disiapkan, kasih raportnya disitu," sambungnya.
Baca Juga: Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
Hasto kemudian bercerita bahwa PDIP di internal sudah menerapkan sistem proporsional tertutup ini pada saat pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Alasannya juga untuk menekan biaya politik yang besar.
