Infografis
Suara.com - Polemik skema Pemilihan Umum antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup masih menjadi perdebatan antarpartai. Terbaru, delapan parpol sudah menyatakan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup merupakan sebuah sistem yang memberikan hak kepada rakyat untuk hanya memilih partai politik yang ia inginkan. Kandidat atau tokoh politik tidak dapat dipilih secara individu oleh rakyat, melainkan partai politik sudah mempersiapkan nama kandidat yang akan terpilih bilamana partai memenangkan suara terbanyak.
Sebelumnya, ada tiga partai politik yang pernah mendukung sistem proporsional tertutup ini. Mereka adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Saya punya catatan politik, dinamika partai yang mendukung tertutup terbuka itu dalam catatan politik saya semenjak 4 periode ini saya di DPR," kata politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah seperti dikutip Suara.com melalui tayangan tvOneNews pada Senin (9/1/2023).
Baca Juga: Kerap Dibanding Bandingkan Soal Capres, Ini Kata Puan Maharani
"Ada pembahasan RUU Pemilu di 2012. Saat itu dalam catatan politik saya ada 3 parpol yang mendukung sistem tertutup, PDI Perjuangan, PKS, dan partainya Mas Doli [Golkar]," sambungnya.
Kendati begitu, dua partai yang pertama disebut kini menyatakan penolakannya terhadap Pemilu sistem proporsional tertutup.
Golkar, melalui Wakil Ketua Umumnya Nurul Arifin, menganggap sistem proporsional terbuka lebih mewakili aspirasi publik.
Ia menuturkan, pihaknya tak yakin dengan sistem pemilu proporsional tertutup bakal lebih baik.
"Jadi partai politik tidak kemudian menjadi ego di situ. Kami tidak percaya di situ tidak ada oligarki, itu nonsense. Kami tidak percaya itu mengurangi korupsi, kami tidak percaya dengan sistem tertutup kemudian semuanya akan lebih baik," ujarnya.
Baca Juga: Jelang HUT PDI Perjuangan: Puan Ungkap Ada Kejutan, Bakal Umumkan Nama Capres?
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu ikut menghadiri pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023).
"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya dikutip dari laman resmi PKS.
Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.
Kenapa PDIP Bersikukuh Sistem Proporsional Tertutup?
Sejauh ini ada delapan partai politik yang mendeklarasikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu adalah Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Partai Gerindra
PDIP sendiri tak mengikuti deklarasi penolakan tersebut. Partai penguasa saat ini tersebut dinilai punya banyak keuntungan dari sistem proporsional tertutup hingga enggan menolaknya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa PDIP memang mengusulkan agar Pileg dikembalikan ke sistem profosional tertutup.
"Kita mengusulkan nanti Pileg dengan proporsional tertutup. Tetapi instrumennya prof Mahfud yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan realible itu harus disekolahkan dulu, Lemhanas," kata Hasto.
"Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementiary treshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita, sehingga disiapkan, kasih raportnya disitu," sambungnya.
Hasto kemudian bercerita bahwa PDIP di internal sudah menerapkan sistem proporsional tertutup ini pada saat pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Alasannya juga untuk menekan biaya politik yang besar.
Menurutnya, sistem proporsional tertutup dijalankan dengan melakukan serangkaian tes seperti psikotes hingga tes tertulis untuk mengetahui komitmen para calon ketua DPC yang ingin memimpin.
"Maka, kemudian kita haramkan voting. Tetapi dengan merit sistem, kita punya instrumennya, intrumen psikotestnya kita punya, ini prof integritasnya, kemampuan intelektual, manajerial kepemimpinan," tututnya.
