Analisis Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Bisa Nyapres 2 Periode

Bangun Santoso Suara.Com
Senin, 09 Januari 2023 | 10:42 WIB
Analisis Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Bisa Nyapres 2 Periode
Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat beri sambutan dalam acara Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6/2022). [Dok. PDIP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Di tengah ramainya siapa sosok capres PDIP mendadak muncul wacana untuk mendorong Megawati Soekarnoputri maju di Pilpres 2024. Padahal, selama ini sudah lama muncul dua sosok kader yang digadang-gadang berpotensi yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Wacana Megawati nyapres lagi bahkan diamini oleh Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Ia menyebut usulan yang menyarankan Megawati maju capres di Pilpres 2024 itu masih masuk akal. Sebab, tidak ada yang salah jika ia diberikan kesempatan untuk memutuskan.

Menurut dia, dirinya akan menyampaikan ide dari Budi Adiputro itu ke Megawati. Terkait diterima atau tidaknya, tentu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati. Ia kemudian meminta publik untuk menunggu hasil keputusan tersebut.

Terkait wacana Megawati nyapres lagi turut menjadi sorotan salah satu pakar hukum tata negara, Refly Harun. Lewat siaran live kanal Youtube-nya, Refly Harun mencoba menganalisa peluang Megawati untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Baca Juga: Blak-blakan! Kader PDIP Beberkan Parpol yang Pernah Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Ada Dua Partai Besar Ini

Refly mulanya mengajak penonton kanal Youtube-nya menyoroti sejumlah artikel berita yang memuat soal wacana Megawati didorong menjadi capres. Ia menyebut, Megawati bahkan bisa menjadi capres untuk dua periode.

"Megawati bisa dua periode, kenapa dua periode, kalau kita baca, presiden dan wakil presiden, dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," ujar Refly.

Dia menjelaskan, bahwa kalimat 'sesudahnya ' itu sesudah lima tahun, bukan sesudah dua tahun atau tiga tahun. Kata dia, Megawati sebelumnya menjadi presiden bukan karena proses pemilihan oleh MPR maupun rakyat. Tetapi karena menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang di-impeachment dimakzulkan pada Juli 2021.

"Jadi Presiden Megawati memang menjabat lebih dari tiga tahun, dari Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Tetapi walaupun sudah lebih dari tiga tahun, itu sebenarnya tidak bisa dianggap satu periode, karena periodenya kan sesudahnya," jelas Refly.

"Nah, tapi kalau pakai preseden pemilihan kepala daerah, dan lebih dari 2,5 tahun itu dianggap satu periode, walaupun saya tidak setuju ya. Saya belum ngecek UU pemilu apakah menyebut periodesasi ini. Tapi bagi saya, menurut saya harusnya memang tidak dihitung satu periode karena sesudahnya jelas sekali yaitu sesudahnya berarti sesudah menjabat selama lima tahun, harusnya dapat dipilih kembali," sambungnya.

Baca Juga: PDIP Kukuh Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Beda dengan 8 Parpol Lain, Elite Demokrat: Tetap Kawan Kami

Dia juga mengatakan, meski startnya sudah cukup terlambat, namun tetap ada peluang untuk itu. Mengingat, kata Refly, sejak dulu Megawati selalu jadi nomor satu atau nomor dua di survei sebelum tahun 2014.

Wacana Megawati Nyapres Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai memimpin Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). (Antara)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai memimpin Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). (Antara)

Sebelumnya, wacana Megawati nyapres lagi pertama kali muncul disampaikan oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik. Ia menyampaikan soal ide mendorong Megawati nyapres lagi dengan berbagai alasan.

Acara yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka itu turut dihadiri Ketua DPP NasDem Effendi Choirie, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Wasekjen PPP Idy Muzayyad, dan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga.

Budi mulanya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres dapat memecah belah internal PDIP. Menurutnya, ancaman ini bisa dihindari jika Megawati yang maju untuk Pilpres 2024.

"Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan," ujar Budi dalam acara di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

"Kenapa nggak disorong ke Bu Mega? Secara umur dan secara konstitusi masih memungkinkan. Jadi, ketika menjadi opsi, maka keterbelahan pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus," sambungnya.

Budi juga membicarakan negara Amerika Serikat yang calon presidennya tidak lagi berusia muda, namun memiliki pengalaman. Ia menggambarkan hal tersebut bisa terjadi di Indonesia jika Megawati kembali maju sebagai capres.

"Ada negara Amerika Serikat, 2024 kita nanti ketemu kakek-kakek. Presiden Joe Biden, 82 tahun nanti 2024, dan Presiden Donald Trump 78 tahun akan bertarung, berkompetisi menjadi orang paling kuat di muka bumi 2024," tutur Budi.

"Ya, Bu Mega sepantaran lah. Bu Mega kalau nggak salah tahun ini 76. Sekarang masih 75. Tahun depan 77, sama lah. 82 tahun itu apakah Amerika kita bilang nggak ada stok anak muda? Kan nggak juga. Nah itu imajinasinya, boleh dong," imbuhnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI