Infografis
Jumhur Hidayat mengajak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk debat mengenai Perppu Cipta Kerja.
Namun, Mahfud MD secara terang-terangan menolak tantangan dari sosok aktivis tersebut. Hal itu dilontarkan oleh Mahfud MD melalui akun Twitternya pada hari Minggu (8/1/2023).
Melihat namanya terseret, Mahfud MD lantas berujar jika dirinya tidak berani dengan Jumhur Hidayat. Hal tersebut dikarenakan menurut Mahfud MD, Jumhur mempunyai pemikiran yang begitu pandai.
"Waduh, Jumhur dia nantang debat saya? Saya tak berani, mohon maaf, saya menyerah," kata Mahfud MD.
Baca Juga: 'Jokowi Maunya Apa?' Pengamat Duga Reshuffle Kabinet Hanya untuk Alihkan Isu Perppu Cipta Kerja
"Saya kenal dia amat sangat pandai sekali," sambungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan bahwa sebaiknya Jumhur Hidayat mengajak Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin untuk bisa berdebat.
Menurut Mahfud MD, Ngabalin merupakan lawan debat yang sepadan untuk sosok Jumhur Hidayat.
"Saya usulkan dia agar menantang debat ALi Mochtar Ngabalin. Biar seimbang. Tapi saya nggak tahu Ngabalinnya mau atau tidak," pungkas Mahfud MD.
Lantas, seperti siapa Jumhur Hidayat yang ajak Mahfud MD debat soal Perppu Cipta Kerja? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Profil Jumhur Hidayat
Muhammad Jumhur Hidayat merupakan salah seorang aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat kelahiran Bandung, 18 Februari 1968.
Jumhur Hidayat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI yang diangkat pada 11 Januari 2007 lalu, kemudian ia diberhentikan pada 11 Maret 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Melansir dari berbagai sumber, Jumhur Hidayat mendalami dunia aktivis sejak ia masih duduk di bangku perkuliahan, yaitu saat ia masih menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Saat ini, ia telah menjadi salah seorang petinggi di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Pada tahun 2020, Jumhur Hidayat ditangkap oleh polisi karena dianggap menghasut serta memberikan informasi yang dinilai hoaks. Perbuatan Jumhur Hidayat dikenakan pasal 28 ayat 2 Jo 45a ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 ancamannya 10 tahun penjara.
Dengan penangkapannya ini, Jumhur menjadi petinggi KAMI ketiga yang diamankan oleh pihak kepolisian setelah Syahganda Nainggolan dan Anton Permana.
Sosok Jumhur Hidayat dikenal sebagai aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Ayahnya merupakan seorang pejabat di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Meskipun mempunyai ayah seorang pejabat, Jumhur dididik untuk hidup sederhana.
Pada tahun 2007, Jumhur menikah dengan Finalis Puteri Indonesia 2001, Alia Febyani Prabandari. Dari pernikahannya tersebut, pasangan tersebut dikaruniai empat orang anak.
Jumhur juga diketahui kerap berpindah-pindah saat menempuh pendidikan formalnya. Jumhur pernah bersekolah di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan, kemudian ia pindah ke SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat.
Jumhur melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMPN 1 Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke SMPN 1 Denpasar. Pada saat SMA, Jumhur diketahui pernah bersekolah di SMAN 1 Denpasar dan kemudian dipindahkan di SMAN 3 Bandung.
Setelah lulus, Jumhur melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil Teknik Fisika. Namun, Jumhur diduga dikeluarkan dari ITB karena terlibat dalam aksi penolakan Menteri Dalam Negeri Rudini. Ia pun melanjutkan kuliahnya di Universitas Nasional Jakarta dan lulus di tahun 1996.
Pada saat berkuliah, Jumhur mulai aktif menjadi seorang aktivis. Pada awal tahun 1993, Jumhur aktif di Center for Information and Development Studies (CIDES). CIDES sendiri merupakan lembaga pusat kajian pembangunan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Di lembaga tersebut, Jumhur dipercaya menjabat sebagai direktur eksekutif.
Tidak hanya aktif di CIDES, Jumhur juga kerap terlibat dalam aktivitas sosial lainnya. Seperti menjadi pembicara tunggal dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga sosial internasional, beberapa diantaranya yaitu International Defence and Strategic Studies (IDSS) Singapura, The United States-Indonesia Society Washington DC.
Tidak hanya itu, Jumhur juga tercatat pernah mengikuti sejumlah pelatihan dan konferensi di beberapa ibu kota negara seperti Manila, Kuala Lumpur, Cape Town, dan juga Jakarta.
Jumhur pun kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo). Kedua yayasan tersebut diketahui bergerang di bidang pemberdayaan buruh/pekerja.
Tak cukup sampai di situ, Jumhur juga terlibat dalam beberapa organisasi buruh lain seperti Gabungan Persatuan Sopir Indonesia (Gapersi) dan Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia.
Di tahun 2007, Jumhur dipercaya untuk menjadi Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI dan diberhentikan tujuh tahun setelahnya.
Kemudian, pada Pemilu Presiden 2014, Jumhur juga menjadi relawan Jokowi sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM). Namun, pada Pemilu Presiden 2019, Jumhur beralih mendukung Prabowo Subianto.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
