Infografis
Suara.com - Pakar Komunikasi Politik Prof Karim Suryadi menilai Jokowi tidak semestinya ikut campur dalam pencapresan 2024 lebih detail.
Karim menyebut jika Jokowi masih menjadi presiden, maka dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan bukan partai politik.
Pasalnya, Jokowi sebagai kepala negara merupakan bapak dari semua anak, atau siapapun itu tokohnya di Indonesia tanpa pandang bulu.
Oleh karena itu, Karim menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menjaga jarak yang sama. Selanjutnya Karim menjelaskan soal alasan seorang presiden secara umum melakukan reshuffle kabinet.
Baca Juga: Jokowi Bebas Mau Reshuffle Kabinet dengan Alasan Apapun, Pengamat: Kenapa PDIP Ikut Cawe-cawe?
Karim menyampaikan bahwa reshuffle biasanya dilakukan untuk mengatasi guncangan politik yang tiba-tiba. Selain itu, adapula untuk menyesuaikan strategi pemerintahan terhadap perubahan keadaan politik dan kebijakan.
"Pertanyaannya sekarang, guncangan politik apa yang sedang melanda Indonesia? Gak ada. Apa yang sekarang berubah?," ujar Karim dikutip Suara.com dari tayangan tvOneNews, Minggu (08/01/2023).
"Kalau kita kembalikan kepada tradisi bahwa reshuffle untuk kepentingan rakyat, sekarang kan yang dipikiran rakyat hanya soal RUU Cipta Kerja kan gitu," sambungnya.
Atas dasar demikian, Karim menyampaikan jika ingin dilakukan reshuffle, maka reshuffle itu harus menjadi bagian dari usaha untuk mengatasi kegentingan yang memaksa dalam bidang ekonomi.
Lantas menurutnya, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif dari presiden, namun hal tersebut seakan hanya menjadi 'tameng' saja karena alasannya seperti tidak jelas.
"Karena itu maka menurut saya, meskipun hak mengganti menteri ada pada tangan presiden, tapi penjelasan tentang reshuffle kali ini tidak memadai, hanya mengatakan bahwa itu adalah hak prerpogatif presiden," jelas Karim.
Karim melanjutkan, jika hal tersebut dilanjutkan akan menimbulkan dampak yang luas, terutama harus mempertimbangkan sensitifitas dunia usaha, bursa efek dan lainnya.
Kata Karim, reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju disasar hanya kepada menteri yang akan memiliki kepentingan politik pada tahun 2024 mendatang.
"Menurut saya, kalau ingin dilakukan reshuffle, lakukanlah. Tetapi yang harus kita reshuffle menurut saya konkrit saja. Ganti semua menteri yang sudah memajang namanya di baliho calon presiden biar fokus," jelasnya.
"Jadi fokuslah presiden sebagai kepala pemerintahan, yang tugasnya mengaransemen para menteri untuk fokus pada kerja sampai 2024 selesai," tambah Karim.
