'Jokowi Maunya Apa?' Pengamat Duga Reshuffle Kabinet Hanya untuk Alihkan Isu Perppu Cipta Kerja

Minggu, 08 Januari 2023 | 14:18 WIB
'Jokowi Maunya Apa?' Pengamat Duga Reshuffle Kabinet Hanya untuk Alihkan Isu Perppu Cipta Kerja
Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Isu Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet makin santer berembus. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bahkan secara gamblang membeberkan dua nama menteri dari Partai NasDem yang layak dievaluasi.

Merespons hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat menduga desas-desus reshuffle kabinet digaungkan sebagai pengalihan isu mengenai Perppu Cipta Kerja yang baru saja diteken pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu.

"Saya curiga malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itu lah. Ada isu-isu lain kalik ya, misalnya seperti Perppu Ciptaker, bareng ini isunya," ujar Hensat seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).

Ia mengatakan jika hal tersebut patut dicurigai dan publik perlu berpikir ke arah sana.

Baca Juga: Mahfud MD 'Lepeh' Ajakan Jumhur Hidayat Debat Soal Perppu Cipta Kerja: Saya Usul Biar Dia Nantangin Ngabalin

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat diskusi bertajuk 'Bedah Komunikasi Politik Puan Maharani' secara daring, Jumat (18/2/2022). [Tangkapan layar]
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat diskusi bertajuk 'Bedah Komunikasi Politik Puan Maharani' secara daring, Jumat (18/2/2022). [Tangkapan layar]

"Jadi menurut saya kita musti juga melihat ke arah sana," terangnya.

Pada kesempatan ini, Hensat juga mengujarkan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan perombakan kabinet yang diduga bakal segera dilakukan oleh Jokowi.

"Kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh saja. Kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif. Kalau saya bilang mah terserah, mau reshuffle boleh, enggak juga nggak papa," kata Hensat.

Adapun alasan yang menjadikan Jokowi bakal melakukan reshuffle juga tidak akan ia permasalahkan.

"Alasannya juga terserah. Mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak papa," pungkasnya.

Baca Juga: Tak Disangka, Segini Harga Kacamata yang Dipakai Erina Gudono Usai Dipersunting Kaesang Pangarep

Hensat juga melontarkan jika publik hanya bisa menduga-duga atas segala tindak-tanduk, termasuk penerbitan Perppu Cipta Kerja,  yang dilakukan oleh Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Tapi kan kita semua bisanya cuma ngelihat aja Pak Jokowi ini maunya apa. Kan  kita hanya melihat saja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI