Infografis
"Harus bisa diprediksi, dan sekarang yang pasti itu adalah Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka karena itu yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Bahwa sedang ada yang JR ke MK ya biar jadi proses yang lain," papar Khairunnisa.
Kritik Fahri Hamzah
Sebelumnya, Fahri mengkritik soal ada upaya dari partai politik tertentu yang mendorong agar KPU menerapkan sistem tersebut. Tujuannya, agar partai politik tertentu bisa langgeng berkuasa.
"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, itu artinya masuk era politik partai komunis," kata Fahri dalam keterangan yang diterima Suara.com, Sabtu (31/12/2022).
Fahri mengungkapkan jika sistem proporsional pemilu diterapkan maka akan ada ketergantungan nama pejabat publik ditentukan oleh partai. Hal ini membuat partai tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar.
"Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis," ujar Fahri.
PKS Juga Tak Sepakat
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazilu Juwaini tak sepakat dengan KPU yang berencana memakai sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Jazilu sistem proporsional pemilu terbuka lebih demokratis. Hal tersebut disampaikan Jazilu terkait opsi pemilihan umum legislatif yang kini masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Demi Pertahankan Pemilu 2024 tetap Proporsional Terbuka, NasDem Ajukan Diri jadi Pihak Terkait ke MK
Jazilu menyampaikan sistem proporsional terbuka juga memberi ruang terbuka yang setara bagi calon anggota legislatif untuk berkompetisi merebut hati rakyat.
