Karena itulah Fahri mendorong agar ada regulasi untuk mewajibkan ketua umum partai yang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden.
"Biar lengkap (pengalaman kepemimpinannya), jangan orang-orang nggak jelas. Pedagang bayar tiket, nyohor dia jadi calon, masukin ke dalam survei, ini kaderisasi bangsa yang bobrok," ungkap Fahri.
"Masa orang gara-gara punya duit, bayar tiket, masukin diri ke survei, lalu dia bilang calon presiden. Lha terus gue apa bos? Demo dari tahun 98, berkelahi sama rezim, nggak masuk survei," imbuhnya.
Fahri juga membandingkan dengan asam garam pengalamannya di dunia politik. "Bangun dari partai, dipecat lagi di partainya, nggak jadi apa-apa. Enak aja, kan nggak fair," pungkasnya.