Singgung Romahurmuziy di Pidato Politiknya, Plt Ketum PPP: Tak Semua Kader yang Tersandung Hukum, Bersalah
Dalam pidato politiknya Plt Ketum DPP PPP M Mardiono menyampaikan soal Romahurmuziy.
Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono menyinggung eks narapidana kasus korupsi yang juga mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy alias Rommy yang dipermasalahkan usai diberikan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Mardiono mengatakan, Rommy hanya menjalankan kembali profesinya sebagai politisi dengan menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Menurutnya, semua berhak mendapatkan haknya.
"Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, seorang politisi. Kalau politisi itu adalah profesi. Jadi tidak lah fair kalau seseorang memiliki profesi, kemudian karena sesuatu hal yang menghalangi, setelah selesai tidak boleh melanjutkan profesinya," kata Mardiono dalam pidato politiknya di acara tasyakuran HUT PPP ke-50 di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Ia lantas membandingkan kasus yang dialami Rommy dengan yang dirasakan oleh para kalangan artis dan seniman pelawak. Menurutnya, banyak artis dan pelawak tersandung kasus hukum kemudian kembali jalani profesinya lagi.
Baca Juga: Usai Rumah Digeledah, KPK Periksa Djan Faridz Hari Ini
"Jadi, walaupun ini bukan panggung pelawak, tapi juga sama haknya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa tidak semua kader-kadernya yang tersandung kasus hukum, diyakini PPP telah bersalah.
"Saya ingin menekankan di sini bahwa tidak semua, tidak semua, tidak semua, kader-kader kita yang tersandung persoalan hukum. Kita yakini, bahwa itu bersalah," tuturnya.
Menurutnya, pengadilan tertinggi hanya pengadilan Tuhan.
"Karena sesungguhnya pengadilan yang paling maha agung adalah pengadilannya sang pencipta yaitu Allah SWT yang setiap perilaku kita akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat," sambungnya.
Baca Juga: Ini Profil 3 Anggota DPRD OKU Terjerat OTT KPK di OKU: Ada Kader PDIP dan PPP
Mardiono mengatakan, hukum di Indonesia menyebutkan barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja disebut sebagai melawan maka akan dikenakan hukum.
