Infografis
Suara.com - Jaksa penuntut umum (JPU) tidak menghadirkan dua ahli di sidang lanjutan obstruction of justice kasus Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa Irfan Widyanto pada Kamis (5/1/2023).
Pengacara Irfan Widyanto, Fattah Riphat dalam persidangan menyebut sedianya jaksa menghadirkan dua ahli yakni ahli hukum pidana dan ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, kedua ahli tersebut tidak hadir pada persidangan hari ini. Kubu Irfan Widyanto pun merasa keberatan atas hal tersebut.
"Mohon agar majelis hakim mencatat bahwa dalam berkas perkara terdakwa Irfan Wdyanto, baik ahli UU ITE maupun ahli pidana menyatakan bahwa terdakwa Irfan Widyanto tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," kata Riphat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).
Riphat mengungkapkan keterangan dari salah satu saksi ahli itu sejatinya dijadikan dasar bagi jaksa menyusun dakwaan bagi kliennya.
"Karena hal tersebut ini, pihak penuntut umum tidak mau menghadirkan 2 ahli tersebut. Padahal yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum adalah salah satunya keterangan ahli," jelasnya.
Dia juga menyampaikan jika Irfan tidak bisa didakwa dengan semua pasal yang didakwakan oleh jaksa.
"Artinya terdakwa Irfan Widyanto menurut para ahli, tidak dapat dijerat semua pasal yang didakwakan," ucap Riphat.
Sebagai informasi, dalam perkara ini Irfan didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam kasus Brigadir Yosua. Selain Irfan, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Arif Rahmah Arifin dan Ferdy Sambo juga ikut jadi terdakwa.
Baca Juga: 'Saya Sudah Emosi' Ferdy Sambo Blak-blakan Sebut Sikap Brigadir J Tak Lazim
Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
