AASB menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengeluarkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja secara permanen. Hal itu sebagaimana aspirasi penolakan kaum buruh dan rakyat yang massif.
"Presiden telah menipu rakyat karena saat itu Presiden meminta kaum buruh dan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja agar melakukan pengujian hukum atau judicial review ke MK. Saat MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan Perppu," jelas Rudi.
Saat ini, orasi atas penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 masih terus berlangsung.
Turut hadir dalam kesempatan ini beberapa perwakilan masyarakat sipil seperti Jumhur Hidayat, Refly Harun, Haris Azhar, hingga Greenpeace Indonesia.