Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate angkat bicara terkait panasnya isu reshuffle kabinet. Kekinian desakan banyak dilontarkan elite PDIP agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan di jajaran menterinya.
NasDem yang notabene telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 seolah jadi 'sasaran tembak'. Dua menterinya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar disebut-sebut untuk dievaluasi.
Satu elite PDIP yang paling getol mendorong agar dua menteri NasDem itu diganti adalah Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Terang-terangan ia menyebut selain karena kinerja, adalah 'ulah' partainya yang membuat kedua menteri itu lebih baik mundur sebelum diganti.
Menanggapi desakan yang menyasar koleganya, Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, itu merupakan kewenangan presiden.
Baca Juga: Jika Nekat Reshuffle Menteri dari NasDem, Aib Jokowi Disebut Bakal Terbongkar
"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Johnny G Plate di Kementerian Kominfo, Jakarta, dikutip Rabu (4/1/2023).
Oleh karena itu, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.
"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," ucap Johnny.
Menurut dia, isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat. Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden, jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas," ujarnya.
Lebih lanjut Johnny mengatakan, partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.
"Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif presiden; karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya," ujarnya lagi.
Johnny pun menyinggung agar tidak ada politisi yang berupaya memengaruhi hak prerogatif presiden dalam menentukan perombakan kabinet dengan menyebut presiden-presiden dadakan.
"Jangan sampai ada 'presiden-presiden' mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden," katanya.
Elite PDIP Desak Menteri NasDem Mengundurkan Diri
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat terang-terangan berharap agar dua menteri NasDem segera mengundurkan diri.
Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).
Mengenai Kementerian Pertanian yang dipimpin menteri asal NasDem, Djarot mengkritik langkah impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
Dia juga mengaku baru saja meninjau beberapa food estate tanggung jawab Kementerian Pertanian. Djarot melihat budidaya tanama berkala besar yang hasilnya sebagian gagal.
"Termasuk setiap musim tanam, kita pasti mengalami kelangkaan pupuk. Para petani kalau saya ketemu di dapil itu kenapa harga pupuk subsidi itu mahal," ucap Djarot.
Sementara itu, Sekjen PDIP menuding sikap NasDem di DPR berubah usai mendeklarasikan Anies sebagai bacapres 2024. Menurutnya, hal itu juga mengganggu soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto di kantor pusat DPP PDIP, Selasa (3/1/2023).
