Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapatkan amanah untuk memimpin partai berlambang Kabah ini, menggantikan Suharso Monoarfa sejak September 2022.
Di bawah kepemimpinannya, Muhamad Mardiono ingin PPP kembali besar, eksis, dan meraih kemenangan.
Namun, bertahannya partai yang disebut sebagai warisan para ulama ini pun tidak luput dari sosok peranan para Ketua Umum yang telah berhasil memimpin sejak awal berdirinya partai.
Hingga sekarang, diketahui telah ada delapan Ketua Umum yang memimpin PPP seperti dikutip dalam laman resminya.
Baca Juga: Minta Publik Hormati Hak Politik Romahurmuziy, PPP: Dia Sudah Tertebus Hukumannya
1. Mohammad Syafaat Mintaredja
PPP pertama kali dipimpin oleh Mohammad Syafaat Mintaredja. Jabatan sebagai Ketua Umum PPP diembannya selama lima tahun, yaitu 5 Januari 1973 hingga 1978.
Selain menjadi ketua umum partai, Syafaat pernah menjabat sebagai Menteri Penyelenggara Hubungan pada Juni 1968 hingga September 1971. Kemudian, ia juga ditunjuk kembali sebagai Menteri Sosial pada September 1971 hingga Maret 1978.
2. Djaelani Naro
Sosok yang dikenal dengan sapaan John Naro adalah Ketua Umum PPP kedua yang menjabat selama dua periode, pada 1978 hingga 1989. John Naro merupakan seorang politisi sejak era Soeharto, ia pernah menjadi Wakil Ketua DPR di era Presiden Soeharto. Selain itu, Naro juga sempat pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1988 sampai 1998.
Baca Juga: Minta Publik Hormati Hak Politik Romahurmuziy, PPP: Kita Tidak Boleh Menghakimi Lagi
3. Ismail Hassan Metareum
Ismail Hassan Metareum merupakan Ketua Umum PPP ketiga yang memiliki masa jabatan selama sembilan tahun, yakni 1989 hingga 1998. Sebelum menjadi seorang ketua partai ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1957 sampai 1960. Selain itu, Ismail Hassan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR pada Oktober 1992 hingga Oktober 1997 dan merupakan bagian dari pendirian Partai Demokrasi Islam.
4. Hamzah Haz
Ketua Umum PPP keempat diisi oleh Hamzah Haz selama sembilan tahun, mulai dari 1998 hingga 2007. Sebelum menjadi seorang ketua umum, ia merupakan anggota DPR yang menjabat selama enam periode atau 28 tahun dari 1971 hingga 1999. Hamzah Haz juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era BJ. Habibie, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di era Gus Dur, serta menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-sembilan pada 2001 bersamaan dengan Megawati Soekarnoputri.
5. Suryadharma Ali
Ketua Umum PPP kelima diisi oleh Suryadharma Ali yang menjabat selama tujuh tahun dimulai pada 2007 hingga 2014. Suryadharma juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999. Pada 2004 hingga 2009, ia menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil pada era Kabinet Indonesia Bersatu I, berlanjut tahun 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dipercaya menjadi Menteri Agama.
6. Muhammad Romahurmuziy
Sosok yang dikenal dengan sapaan Rommy ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2016 hingga 2019. Pernah menjadi Anggota DPR RI 2 periode, 2009-2014 dan 2014-2019.
7. Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa menjabat sebagai Ketua Umum PPP 2019 hingga 2022. Suharso pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemudian, periode kedua Joko Widodo-Maaruf Amin ia dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Muhamad Mardiono
Muhamad Mardiono merupakan Ketua Umum PPP saat ini. Muhamad Mardiono memiliki rekam jejak yang panjang di PPP, karir politiknya dimulai dari DPC PPP Cilegon, setelah itu jenjang karirnya terus meningkat, menjadi Bendahara DPW PPP Banten, Ketua DPW PPP Banten, Wakil Ketua Umum DPP PPP, dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.
Di pemerintahan, Muhamad Mardiono pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2019 hingga 2022. Usai menjabat sebagai Ketua Umum PPP, ia mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo yaitu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
