Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Kang Emil biasanya dikenal ramah dengan publik di media sosial. Namun kali ini dia terlibat perdebatan dengan warganet terkait pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
Diketahui bahwa Masjid Raya Al Jabbar di menggunakan dana APBD. Hal ini yang akhirnya menuai banyak protes publik yang merasa transportasi umum di Jawa Barat belum dibuat optimal.
Perseteruan itu bermula dari akun Twitter bernama @Outstandjing yang mengkritisi pembangunan Masjid Raya Al Jabar. Akun tersebut menyebutkan bahwa APBD harusnya digunakan utnuk kepentingan yang menyelutuh.
"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid!" tulis akun tersebut pada Minggu (1/2/2023).
Cuitan tersebut rupanya mengusik Kang Emil, melalui intagramnya ia memberikan klarifikasi tentang pembangunan masjid dengan dana APBD.
"Akang @outstandjing yth, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang,
"Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D,"
"Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Masjid Istiqlal dibiayai 7 Milyar rupiah di tahun 1961 melalui APBN. Di wilayah mayoritas kristiani APBD dialokasikan untuk gereja. Di wilayah Bali, APBD/N dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura," sambungnya.
"Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja," lanjut Ridwan Kamil.
"Niat saya bayar pajak, bukan wakaf!”. jawab netizen.
"Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara,"
"Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung. Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat,"
"Demikian penjelasan saya, sekaligus edukasi untuk semua yang mau jernih berpikir dan belajar. Hatur Nuhun," tulis Ridwan Kamil.
Sayangnya klarifikasi dari Ridwan Kamil malah bikin suasana makin panas bahkan terkesan blunder. Pasalnya banyak warganet yang menyayangkan respons tersebut di kolom komentar Ridwan Kamil.
"Kang nuhun, si akang di sini sepertinya cuma mempertanyakan prioritas pembangunan bukan masalah boleh atau tidak boleh bangun masjidnya. Misal masih banyak orang yang kesulitan akses pendidikan, air bersih, transportasi umum, apakah layak kita memilih untuk memprioritaskan pembangunan rumah ibadah?" komentar warganet.
"Saya fokus ke janji pak gub yang mau bikin jalan tambang di rumpin. Realisasi janjinya gimana? Ini jalan hancur terus sama truk yang lewat batas ketentuan," imbuh warganet lain.
"Ya betul penggunaan dana adalah aspirasi masyarkat. Berarti mayoritas masyarakatnya masih belum sadar pentingnya transportasi publik. Bukannya saya mengesampingkan masjid ya, tapi miris aja lihat transportasi publik di Jabar amburadul," tambah lainnya.
"Mau pakai APBN atau APBD tetap harus dilihat urgensinya. Heran banget sama pemimpin yang dikritisi malah menggiring opini bilang: tidak suka majid. Masjid untuk siapa? Apa masih kurang masjidnya?" tulis warganet di kolom komentar.
"Pak gubernur yang paling pengen keliatan gaul ini jelas nggak paham konteks kritiknya. Permasalahan di Jabar jauh lebih banyak yang lebih penting dibanding bangun masjid dengan biaya APBD hampir 1 triliun," timpal lainnya.
"Padahal substansi diskusi sama kritik awalnya prioritas penggunaan anggaran yg 1T lebih baik dipakai buat bangun transportasi publik dibandingkan dipake bangun masjid yang terlalu mewah, nggak ada urgensinya karena Bandung nggak kekurangan mesjid dan transportasi umum Jabar in general masih buruk," sahut warganet lain.
