Infografis
Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak boleh untuk dipolitisasi. Peringatan ini muncul setelah gaduhnya kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan dana bantuan rumah dari Baznas kepada kader PDIP.
Ma'ruf Amin pun berusaha meredakan kabar itu dengan memberikan pesan penting. Menurutnya, hal terpenting dalam pembagian bantuan adalah memandang orang yang dibantu tanpa perlu melihat partainya.
Jika orang itu memang layak dibantu, maka sudah sepatutnya bantuan diserahkan tanpa perlu membahas partai ataupun politik mereka.
"Terpenting dia punya hak mendapatkan bantuan Baznas apapun partainya. Saya kira tidak ada masalah, sebaiknya tidak dipartainisasi atau politisasi," pesan Ma'ruf Amin dalam konferensi pers setelah melakukan pemantauan korban gempa Cianjur, Rabu (4/1/2023).
Baca Juga: Elektabilitas Duet Ganjar-Erick Ngegas, Anies-AHY Ngekor, Prabowo Paling Buncit
Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa Baznas sendiri tentu telah memiliki aturan dan kriteria terkait penerima bantuan yang tentu perlu untuk dibantu. Mulai dari bantuan berbentuk konsumtif maupun rehabilitasi rumah yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.
"Baznas sudah punya aturan untuk berikan bantuan kepada mereka yang msutahik (patut dibantu) bentuknya konsumtif atau rehabilitasi rumah," jelas Wapres.
Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin sendiri merasa maklum jika ada penerima bantuan yang dekat atau afiliasi dengan partai tertentu. Karena itu, lanjutnya, alangkah baiknya pemberian bantuan dari Baznas tidak dipolitisasi hingga disalahartikan.
"Misalnya nanti peroleh pasti itu ada terkait dengan afiliasi kepartaian itu pasti ada," ucap Ma'ruf Amin.
"Partai ini, partai ini, partai ini. Seharusnya masalah Baznas tidak dikaitan dengan kepartaian, tapi dengan siapa yang berhak," pungkasnya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
