Infografis
Suara.com - Partai NasDem minta Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan partai-partai politik dalam menindaklanjuti gugatan uji materi atau judicial review terkait sistem porporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Sekretaris Fraksi NasDem DPR Saan Mustopa, pandangan parpol perlu didengar sebelum MK mengambil keputusan. Untuk diketahui mayoritas dari sembilan fraksi di DPR, ada delapan fraksi menginginkan sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan.
"Ya kita nantikan meminta MK juga untuk mengikutsertakan partai-partai sebagai pihak terkait. Sehingga bisa didengar pandangannya dari masing-masing partai," kata Saan kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga mengatakan, dari pandangan masing-masing partai, nantinya MK dapat mempertimbangkan semuanya dalam pengambilan keputusan. NasDem, menurut Saan, akan berjuang mempertahankan sistem proporsional terbuka di MK. Mengingat saat ini, baik DPR maupun pemerintah sepakat tidak mengubah UU Pemilu.
"Ya kita berharap MK nanti ketika berproses mendengar semua pihak di parlemen, karena kita ingin sistem proporsional terbuka di pemilu 2024 mendatang," kata Saan.
Minta MK Konsisten
Sejumlah delapan fraksi di DPR RI menyatakan sikap tetap mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka bahkan meminta MK konsisten akan putusannya terhadap sistem proporsional terbuka.
Delapan fraksi tersebut yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Tercatat hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak ikut dalam pernyataan sikap bersama tersebut.
Terkait pernyataan sikap itu, telah ditandatangani ketua dan sekretaris fraksi masing-masing. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal turut menandatangani pernyataan sikap.
Dalam pernyataannya, delapan fraksi menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.
