Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto turut mengomentari soal terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia mengaku pihaknya bakal melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian Perppu tersebut.
Hasto menyampaikan, memang PDIP kekinian berada dalam koalisi pendukung pemerintah, namun tetap memberikan catatan-catatan kritis atas kebijakan yang diambil.
"PDIP sebagai parpol pengusung pemerintah tentunya memberikan catatan-catatan kritis atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita bukan hanya sekedar bersikap yes atas seluruh kebijakan kita memberikan catatan-catatan kritis PDIP, tetapi kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Hasto kepada wartawan dikutip Rabu (4/1/2023).
Menurut Hasto, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menimbulkan pro dan kontra, termasuk munculnya Perppu. Namun, ia meyakini jika Presiden RI Jokowi bakal bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil.
"Presiden Jokowi bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia dan saat ini banyak negara-negara yang sudah mengalami krisis ekonomi, krisis energi banyak negara-negara gagal sehingga langkah antisipasi harus dikeluarkan," tuturnya.
Menurutnya, dalam mengelola negara memang harus juga memperhatikan berbagai resiko. Kebijakan diambil juga pasti merupakan yang terbaik untuk atasi berbagai resiko.
Sementara itu, terkait pengimplementasian Perppu terkait Cipta Kerja ini fraksi PDIP di DPR akan melakukan pengawasan.
"Sehingga PDIP bisa memahami terhadap sence of urgensi dari penerbitan dari Perppu tersebut. Dan harapan di dalam implementasi kebijakan dari Perppu itu yang akan menjadi fungsi pengawasan dari fraksi PDIP DPR," pungkasnya.
Baca Juga: Gaduh Reshuffle: PDIP Vs NasDem Terlanjur Ribut, Jokowi Masih Kalem 'Tunggu Saja'
Terbitkan Perppu Ciptaker
