Infografis
Suara.com - Mantan presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menyampaikan permintaan maaf terkait kasus penyelewengan dana hibah Lion Air JT 610 senilai Rp117 miliar.
Permintaan maaf itu ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah usai hebohnya kasus tersebut.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, segenap instansi atas mungkin kesalahan, kekurangan, yang saya laporkan selama saya memimpin ini," kata Ahyudin yang hadir secara virtual saat membacakan pledoi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023).
"Kemudian, saya memohon maaf kepada masyarakat secara luas atas situasi yang terjadi belakangan ini," sambungnya.
Dia juga meminta maaf kepada para ahli waris Lion Air JT 610. Ahyudin berharap, Tuhan Yang Maha Esa mengampuni dosanya.
"Secara khusus selama saya memimpin lembaga ini, juga saya memohon maaf kepada para donatur, karyawan, pimpinan ACT, Kemudian saya memohon maaf kepada para ahli waris. Semoga Allah SWT mengampuni dosa saya," jelasnya.
Dituntut Empat Tahun Bui
Sebelumnya diberitakan, Ahyudin dituntut 4 tahun penjara terkait kasus penyelewengan dana hibah korban Lion Air JT 610 senilai Rp117 miliar.
"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ahyudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," ujar jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).
Selain Ahyudin, jaksa juga membacakan amar tuntutan dua terdakwa lainnya yakni Ibnu Khajar selaku eks Presiden ACT periode 2019-2022 dan Hariyana sebagai Senior Vice President ACT. Keduanya juga dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara.
"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ibnu Khajar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa.
"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Hariyana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," katanya.
