Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, merasa partai yang diketuai Megawati Soekaroputri tidak pernah membuat gaduh dengan menyampaikan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi terutama menteri NasDem.
Menurutnya, apa yang disampaikan PDIP merupakan hal yang prinsipil dan fundamental terkait soal etika politik. Sebab, ia mengaku kekinian mendengar adanya laporan jika sikap NasDem berubah usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
"Ya jelas kita tidak pernah membikin gaduh. Yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipal hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dengan adanya perubahan sikap dari NasDem usai deklarasi Anies, Hasto mengatakan memang etika politik harus di ke depankan. Terlebih posisi NasDem dalam pemerintahan Jokowi kekinian.
"Sehingga etika politik harus dikedepankan," ungkapnya.
Kendati begitu, Hasto menyadari terkait urusan reshuffle atau perombakan kabinet memang menjadi ranahnya Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sudah punya kalkulasi sendiri.
"Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," pungkasnya.
Usulkan Mundur
Sebelumnya Hasto meminta partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden yang jelas menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri dari kabinet kekinian.
Baca Juga: Gonjang-ganjing Reshuffle di Tahun Politik, Begini Sepak Terjang Jokowi Rombak Kabinet Sejak 2015
Hasto awalnya menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong dalam tahun-tahun menjelang 2024, seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy pada kementerian yang dipimpinnya.
"Sekiranya tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika presiden mengambil keputusan terkait untuk melakukan reshuffle," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Jumat (30/12/2022).
Menurut Hasto mengenai reshuffle yang kekinian hangat diperbincangkan, jika dilakukan pasti tidak ditujukan kepada partai tertentu, namu semua pembantu presiden siap dievaluasi.
