Infografis
Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tak mau mencampuri urusan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle menteri.
"Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dasco beralasan bahwa reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden. Meski Gerindra memiliki menteri yang berasal dari partainya, tapi ia menegaskan tetap tidak ingin mencampurinya.
"Kami dari Partai Gerindra sudah berulang kali menyampaikan bahwa 'reshuffle' itu adalah hak prerogratif presiden," ujarnya.
Baca Juga: Keras! Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Mundur dari Pemerintahan di Tengah Isu Reshuffle
Ketika ditanyakan apakah Partai Gerindra telah diajak berdiskusi perihal perombakan kabinet, Dasco menyebut hal tersebut tidak perlu dilakukan karena merupakan Hak Prerogatif Presiden Jokowi.
"Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukan 'reshuffle' atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali," ucapnya.
Sebelumnya, Senin (2/1), Presiden RI Joko Widodo mengatakan semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.
“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.
Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Timbulkan Semakin Banyak Pertanyaan Investor dan Publik
Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan Presiden Jokowi.
Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan “reshuffle” kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat. [Antara]
