Infografis
Suara.com - Nama Luhut Binsar Pandjaitan seakan lekat dalam ingatan masyarakat dengan panggilan ‘Lord’-nya. Entah bagaimana mulanya, julukan itu kini identik dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini.
Bisa jadi karena selama ini Luhut kerap dipercaya menangani banyak hal oleh Presiden Joko Widodo, di luar tugas-tugasnya sebagai Menko Marves.
Di antaranya, Jokowi pernah menugaskan Luhut untuk menangani kelangkaan minyak goreng. Ia juga pernah diangkat menjadi Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada 2018 lalu.
Ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada 2020 lalu, Luhut juga ditunjuk presiden sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali.
Namanya sempat tidak masuk kabinet Jokowi
Namun siapa sangka, di balik tingginya kepercayaan Presiden Jokowi pada Luhut, ternyata dulu ia pernah ditolak masuk ke dalam kabinet.
Hal itu diungkap oleh politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Keadilan TV.
Ia mengatakan, pada periode pertama Presiden Joko Widodo, nama Luhut pernah tidak masuk dalam kabinet menteri Jokowi periode 2014-2019.
Mengetahui hal tersebut, kata Panda, ia diminta oleh Luhut untuk menanyakan kepada Jokowi mengapa namanya tak masuk dalam susunan kabinet.
Baca Juga: Gegara Perppu Ciptaker, Libur Kerja Kini Cuma 1 Hari dalam Seminggu
"Kemudian sewaktu nama dia tidak ada, Luhut mencari saya, menemui dan minta tolong ke saya. Minta tolong, 'Pan, kok aku nggak masuk? Kau tanyalah sama Presiden Jokowi'," ujar Panda Nababan menirukan perkataan Luhut kala itu, dikutip pada Senin (2/1/2023).
Usut punya usut, ternyata ada tokoh yang menolak kehadiran Luhut di dalam kabinet. Penolakan itu diduga datang dari Jusuf Kalla yang ketika itu menjadi wakil presiden.
Penolakan juga datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
"Waduh Mas Panda, banyak penolakan terhadap dia. Ibu Megawati nggak setuju dia masuk, terus Pak JK nggak setuju, terus Surya Paloh nggak setuju. Bayangkan itu, 2 pimpinan partai, satu wakil saya," kata Panda, menirukan jawaban Jokowi saat itu.
Setelah melewati sejumlah tahapan lobi-lobi politik, Luhut akhirnya bisa menjadi salah satu menteri Jokowi, bahkan hingga kini.
Lantas seperti apa rekam jejak Luhut Binsar Pandjaitan hingga bisa menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi? Berikut ulasannya.
Rekam jejak Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut bukan orang baru di dunia politik. Sebelum menjadi menteri di era Joko Widodo, Luhut seudah pernah beberapa kali masuk menduduki sejumlah kursi di pemerintahan
Luhut pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000-2001.
Ia juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000. Luhut juga bergabung dengan partai politik, yakni Partai Golkar dan sempat menjabat sebagai Wakil ketua DPP pada 2008-2014.
Di pemerintahan Jokowi sendiri, Luhut pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (2014-2015), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2015–2016), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019), lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2019-sekarang).
Namun latar belakang Luhut Binsar Pandjaitan yang sesungguhnya adalah militer. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer pada 1970.
Selepas menempuh pendidikan di Akmil dengan pangkat letnan dua, Luhut langsung bergabung dan bertugas dengan Kopassus.
Setelah itu kariernya moncer. Ketika bertugas di Kopassus,Luhut pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Bandung.
Ia juga pernah menjabat sebagai asisten Operasi di Markas Kopassus serta Komandan pertama Detasemen 81. Saat ini detasemenitu disebut Detasemen Penaggulangan Teror atau Gultor 81, yang merupakan satuan detasemen yang sangat disegani dan dibentuk khusus untuk menanganu masalah terorisme.
Ketika menjabat sebagai Komandan Korem di Madiun, ia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Komandan Korem Terbaik.
Berikut adalah jejak karier Lujuh Binsan Pandjaitan selengkapnya:
Karier pemerintahan dan militer
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2019)
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019)
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2015–2016)
- Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (2014-2015)
- Wakil Ketua DPP Partai Golongan Karya (2008-2014)
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2000–2001)
- Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999-2000)
- Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung
- Komandan Korem di Madiun
- Komadan Pusat Kesenjataan Infantri di Bandung
- Komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Detasemen Penanggulangan Teror (Gultor) 81)
- Asisten Operasi di Markas Kopassus
- Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar, Bandung
- Kopassus (Komando Pasukan Khusus)
Penghargaan
- Ernst & Young Entrepreneur of the Year, untuk kontribusi pada Pengembangan Sosial (2011)
- Penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai Pembina Olah Raga terbaik nasional (2006)
- Komandan Resort Militer (Danrem) Terbaik se-Indonesia (1995)
- Tanda Jasa Militer: Kesetiaan 8 Tahun, Kesetiaan 16 Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Prestasi dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabri Bagian Darat (1970)
- Bintang Yudha Dharma Nararya
- Bintang Prestasi Kartika Eka Paksi III
- Satya Lencana Nararya III
- Satya Lencana Kesetiaan XXV Tahun
- Satya Lencana GOM VIII/Dharma
- Satya Lencana Penegak
- Satya Lencana Seroja
- Satya Lencana Garuda VIII
- Satya Lencana Dwidya Sistha
- Satya Lencana PBB
Kontributor : Damayanti Kahyangan
