Infografis
Suara.com - Koalisi Perubahan yang digadang-gadang mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan sudah karam sebelum berlayar.
Banyak isu berkembang menyebut Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berbelot dari Koalisi Perubahan karena diduga ditawari jabatan tertentu di pemerintahan.
Tak disangka, Anies ternyata hanya menanggapi santai berbagai spekulasi tersebut. Sikap ini seperti yang terlihat di podcast-nya bersama Arie Putra di kanal YouTube Total Politik.
![Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah elite Nasdem hingga PKS di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (25/10/2022). [Foto ist/ IG @aniesbaswedan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/26/62888-anies-baswedan-bertemu-ketum-demokrat-elite-pks-nasdem-dan-pks-tim-kecil.jpg)
"Lho kan ini koalisi untuk tahun 2024 ke depan. bukan buat sebelum 2024," kata Anies sambil tertawa, dikutip pada Selasa (3/1/2023).
"Ini untuk 2024 ke depan, bukan untuk pra-2024," tegas Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem tersebut.
Anies sendiri tidak terlalu mengambil pusing berbagai spekulasi yang berkembang dan menghargai proses penjajakan calon koalisi yang masih berlangsung.
Menurut Anies, isu ini beredar karena Partai NasDem yang memang memulai proses internal pemilihan bacapres lebih awal.
"Nah kalau yang dua lain kan baru mau akan proses, kan nggak boleh proses internal itu dilanggar. Barangkali semua membayangkan proses ini baru dimulai 2023, cuma karena NasDem sudah memulai Juni 2022 dan deklarasi Oktober, sehingga yang lain kesannya terlambat," jelas Anies.
Anies tak menepis bahwa pembicaraan untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan tanggal 10 November 2022 memang pernah ada. Namun pembicaraan itu gugur ketika Partai Demokrat dan PKS masih harus menyelesaikan proses internal mereka.
Anies sendiri menilai sangat wajar bila banyak spekulasi berkembang meskipun Koalisi Perubahan sebenarnya masih berproses sampai sekarang.
"Semua orang punya hak untuk menginterpretasikan, menganalisa, inilah publik. Kita nggak boleh protes, ya boleh-boleh saja mau dianalisa siapapun, ini kan wilayah publik," kata Anies.
"Justru kita harus menyadari dari awal bahwa apapun yang dikerjakan pasti punya interpretasi yang banyak," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anies juga sempat membahas soal dugaan Koalisi Perubahan batal deklarasi akibat tidak adanya persetujuan bohir alias bandar.
Namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali hanya menjawab secara diplomatis. "Siapa bandarnya?" tutur Anies.
