Infografis
Perppu Cipta Kerja Pasal 88 D ayat 2 menjelaskan bahwa besaran upah minimum ditentukan beberapa variabel yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Namun, dalam kata "indeks tertentu" ini tidak disebutkan dengan jelas definisinya sehingga bisa menjadi blunder untuk para pekerja di kemudian hari.
4. PHK
Berikutnya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Perppu ini dinilai tidak memberi perlindungan pekerja dari PHK secara sepihak dari perusahaan. Perppu seakan memberi ruang subjektivitas untuk menilai pekerja dan memecat mereka jika perusahaan mau.
5. Pesangon
Aturan Perppu Cipta Kerja yang berkaitan dengan pesangon juga menimbulkan polemik. Dalam Perppu, disebutkan bahwa pemberian pesangon menjadi 9 kali ditanggung oleh pengusaha, seperti dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1).
Sayangnya, karyawan yang terkena PHK baru bisa mendapat haknya itu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Dalam aturan itu, uang pesangon bisa diterima maksimal 9 kali dari upah bulanan untuk masa kerja 8 tahun.
Kontributor : Trias Rohmadoni
