Ia menyebut, perekonomian Indonesia pada 2023 itu bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor. Karenanya, Presiden memutuskan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memastikan adanya payung hukum.
Aturan dari Perppu Cipta Kerja juga menjadi sorotan dan tak dapat dilepaskan dari kehadiran UU Cipta Kerja karena memuat beberapa pasal yang dinilai problematik.
Perppu tersebut kini disambut dengan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pihak para pekerja sendiri banyak yang dirugikan dengan aturan terbaru tersebut.