Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi beberapa saat lalu mendadak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang membuat heboh hingga menuai polemik.
Terbaru, Jokowi akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasannya menerbitkan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Menurutnya, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah menjadi hal yang biasa menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.
"Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra," ujar Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023) dikutip Suara.com dari tayangan KOMPAS TV.
Kendati demikian, pihaknya mengaku akan menjelaskan mengenai Perppu Cipta Kerja tersebut.
"Tapi semua bisa kita jelaskan," sambungnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Beleid tertanggal 30 Desember 2022 itu merupakan tindak lanjut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 lalu memutuskan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.
Jokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri.
Baca Juga: Seminggu Kerja 40 Jam, Libur Cuma Sehari, Ini Aturan Terbaru Dalam Perppu Cipta Kerja
"Karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor baik dalam maupun luar (negeri)," ujar Jokowi dalam jumpa pers pada Jumat (30/12/2022) pekan lalu.
Ia menyebut, perekonomian Indonesia pada 2023 itu bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor. Karenanya, Presiden memutuskan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memastikan adanya payung hukum.
Aturan dari Perppu Cipta Kerja juga menjadi sorotan dan tak dapat dilepaskan dari kehadiran UU Cipta Kerja karena memuat beberapa pasal yang dinilai problematik.
Perppu tersebut kini disambut dengan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pihak para pekerja sendiri banyak yang dirugikan dengan aturan terbaru tersebut.
