Infografis
"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja," demikian bunyi Pasal 77 ayat (1).
Sementara ayat 2 dalam Pasal 77 berbunyi:
"Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu".
Lalu dalam Pasal 77 Ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan waktu kerja tersebut yang tercantum dalam ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Perppu Cipta Kerja tak atur soal cuti
Satu lagi yang perubahan dalam Perppu Cipta Kerja adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai cuti atau waktu istirahat bagi para pekerja.
Dalam Pasal 79 Perppu Cipta Kerja disebutkan bahwa ketentuan mengenai istirahat panjang atau cuti hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh di perusahaan tertentu.
Sementara berapa lama waktu cuti yang diberikan akan diatur dalam Perjanjian Kerja hingga Perjanjian Kerja Bersama.
Hal itu tertera dalam Perppu Cipta Kerja Pasal 79 ayat (5) dan (6) yang berbunyi:
Baca Juga: Aturan Pesangon Perppu Cipta Kerja: Pengusaha Wajib Beri Ongkos Pulang Buat Karyawan PHK
(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
