Infografis
Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja bisa diterbitkan meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional.
"UU yang inkonstitusional bersyarat hanya bisa diperbaiki dengan UU atau yang setingkat UU yaitu Perppu," ujar Mahfud dalam cuitan akun Twitternya @mohmahfudmd dikutip Suara.com, Senin (2/1/2023).
Menurut Mahfud, Perppu Ciptaker tersebut tidak mampu mengangkangi putusan MK mengenai putusan inskonstitusional UU Cipta Kerja. Kendati begitu, secara prosedural Perppu masih bisa digunakan jika negara sedang dalam kondisi genting.
"Secara prosedural pembuatan Perppu untuk memenuhi tuntutan UU yang inkostitusional bersyarat adalah bisa asal ada kondisi kegentingan," kata dia.
Kegentingan itu, menurut Mahfud, merupakan hak subjektif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kegentingan adalah hak subjektif presiden, tinggal diuji," ucap Mahfud.
Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menerbitkan Perppu berkaitan Undang-Undang Cipta Kerja karena alasan mendesak.
"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Baca Juga: 'Putin Ngakak Dengernya', Rocky Gerung Heran Perang Rusia Jadi Alasan Terbitnya Perppu Cipta Kerja
Menurut Airlangga kondisi mendesak ini karena perekonomian global akan menghadapi resesi dan ancaman peningkatan inflasi serta ancaman stagflasi.
