Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mendapatkan kritik usai menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022) kemarin. Perppu itu diterbitkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Omnibus Law UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Diketahui Undang-Undang Cipta Kerja tak pernah lepas dari kontroversi sejak tiga tahun terakhir ini. Rancangan aturan ini sudah banyak menuai penolakan bahkan sejak awal perumusannya.
Walau begitu, pemerintah tetap melakukan pengesahan UU Cipta Kerja hingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Simak perjalanan UU Cipta Kerja hingga Jokowi terbitkan Perppu berikut ini.
Perumusan UU Cipta Kerja
Gagasan tentang UU Cipta Kerja alias omnibus law pertama kali diungkap Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden RI periode kedua pada 20 Oktober 2019. Ketika itu, Jokowi mengatakan omnibus law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di Tanah Air, terlebih yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja.
Jokowi kemudian memerintahkan jajarannya menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Draf RUU itu kilat dinyatakan rampung oleh pemerintah pada 12 Februari 2020.
Sejak awal rancangannya, UU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama kaum buruh. Imbasnya, ada aksi unjuk rasa penolakan terjadi di berbagai tempat karena RUU ini dikhawatirkan merugikan hak-hak kaum pekerja dan menguntungkan pengusaha.
Disahkan Oktober 2020
Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR dikebut. Bahkan untuk meloloskan aturan itu menjadi UU, anggota dewan sampai rela menggelar rapat maraton. Dalam 7 bulan saja, setidaknya diselenggarakan rapat membahas RUU Cipta Kerja sebanyak 64 kali termasuk pada dini hari, akhir pekan, hingga saat masa reses.
Baca Juga: Jokowi Disebut Mau Jadikan NasDem 'Bebek Lumpuh' di Kabinet, Demi Jegal Anies?
Hingga kemudian pembahasan RUU Cipta Kerja rampung dan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai UU pada 5 Oktober 2020. Lagi-lagi para buruh menggelar aksi untuk menolak pengesahan itu.
