Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat melemparkan sinyal akan melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Sinyal itu rupanya membuat geger beberapa partai politik, apalagi setelah menteri NasDem digadang-gadangkan bakal menjadi sasaran perombakan sang presiden.
Isu itu sendiri semakin kuat usai beberapa kader PDIP tampak memberi dukungan. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Ideologi PDIP, Djarot Syaiful Hidayat yang meminta Jokowi mengevaluasi kinerja menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tak cuma Djarot, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga menambah panas komentar Djarot. Ia bahkan secara spesifik menilai kinerja Menteri Pertanian yang dijabat Syahrul Yasin Limpo tidak memuaskan.
Semakin frontal, Hasto turut menyinggung deklarasi calon presiden dari NasDem kepada Anies Baswedan. Deklarasi itu dianggapnya sebagai pemicu awal adanya perbedaan prinsip politik.
Baca Juga: Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Legislator PKS Sebut Jokowi Telah 'Mengangkangi' DPR RI
Atas dasar itu, Hasto menyentil seharusnya partai politik terkait memiliki kesadaran untuk menarik diri dari pemerintahan Jokowi, mengingat sosok yang diusung dinilai merupakan oposisi dari pemerintahan.
Situasi itu pun ditanggapi Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak sampai hati melakukan reshuffle pada menteri NasDem.
Ini karena keputusan NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan, secara tidak langsung merupakan bentuk buah simalakama untuk Jokowi. Pasalnya jika presiden tetap nekat melakukan reshuffle menteri NasDem, maka hal itu bisa menjadi bumerang karena membuat partai yang diketuai Surya Paloh semakin bebas.
"Kalau dia (Presiden Jokowi) reshuffle (menteri NasDem), tentu saja ini akan 'memuluskan' jalannya NasDem beserta Anies untu semakin besar, karena dia akan bergerak leluasa. Apalagi Anies ini simbol oposisi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Sabtu (31/12/22).
Adib juga menyoroti terkait tekanan PDIP soal reshuffle kepada Jokowi lewat para elit partai. Aksi itu justru semakin menunjukkan bahwa PDIP dan Nasdem semakin memperlihatkan kerenggangannya pasca mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Baca Juga: Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
Terlepas dari itu, Adib mengingatkan bahwa isu reshuffle masih hanya sebatas perbincangan. Ini karena Jokowi masih menganggap tekanan PDIP untuk reshuffle menteri NasDem sebagai angin lalu.
"Ini yang saya lihat, bahwa tekanan PDIP belum kuat. Sampai hari ini Pak Jokowi juga masih tidak mau me-reshuffle, masih dianggap angin lalu," tambahnya.
Adib melanjutkan, sejauh ini Presiden Jokowi berada dalam posisi yang serba dilema. Terlebih jika nekat melakukan reshuffle, maka Jokowi berpotensi dicap sebagai petugas partai yang mudah diarahkan.
Sementara itu, jika Jokowi mengurungkan reshuffle, sang presiden bakal dinilai sebagai pemimpin yang kurang tegas. Kendati demikian, Jokowi tetap dinilai tidak akan melakukan reshuffle pada menteri Nasdem.
"Jokowi tidak akan mereshuffle NasDem, karena NasDem memang dibiarkan, Nasdem akan dibuat 'bebek lumpuh' dalam kabinet. NasDem dibiarkan saja di dalam kabinet, tidak diberikan porsi utuh," nilai Adib.
"Tetapi di 2024 nanti, Nasdem akan punya catatan-catatan tersendiri, karena memang kalau misalnya Nasdem di reshuffle, akan semakin membesarkan Nasdem dan Anies Baswedan," sambungnya.
Terakhir, Adib mengatakan bahwa Jokowi memiliki posisi sentral dalam kontestasi politik di tahun 2024 nanti. Itu semakin terbukti saat Jokowi mengumpulkan relawannya di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.
"Saya masih percaya bahwa dia (Jokowi) akan menjadi king maker tahu 2024. Kartu' Pak Jokowi sedang dimainkan oleh Pak Jokowi sendiri," katanya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
