Infografis
Suara.com - Adu mulut antar kader PDIP dengan NasDem terus terjadi. Ini tak lepas dari munculnya sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju, di mana santer dikabarkan menteri yang bakal dirombak berasal dari NasDem.
Terbaru, partai yang dipimpin Surya Paloh itu dibuat gerah dengan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Pasalnya, orang kepercayaan Megawati itu menyebut bahwa menteri dari Partai NasDem layak kena reshuffle Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan itu pun langsung disambar dengan emosi oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Ia mengaku tertawa dan mempertanyakan apa kesalahan menteri dari partainua sehingga bisa membuat PDIP ngotot ingin Jokowi melakukan reshuffle.
Irma bahkan lantang menantang PDIP untuk adu prestasi dengan menterinya. Menurutnya, menteri dari Partai NasDem tidak pernah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Ia pun meminta partai yang dipimpin Megawati itu untuk berhati-hati dalam berbicara.
Baca Juga: Jadi Tersangka Suap, Pejabat Polri AKBP Bambang Kayun Bakal Segera Ditahan KPK
"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati! Menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," tegas Irma dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/22).
Irma melanjutkan, menteri NasDem jauh lebih berprestasi ketimbang menteri dari partai berlambang banteng tersebut. Ia pun mengkritik kinerja Kemneterian Sosial (Kemensos) yang dipimpin oleh kader dari PDIP, yakni Mensos Tri Rismaharini.
Menurutnya, Risma gagal dalam mendistribusikan bantuan sosial yang jumlahnya mencapai triliunan. Ini karena pendistribusian bansos tersebut dinilai tidak tetap sasaran, ditambah lemahnya pengawasan.
Tak tanggung-tanggung, ia pun menantang Kemensos untuk melakukan audit terkait bansos selama pandemi Covid-19 berlangsung.
"Bicara prestasi? Coba cek bantuan sosial, jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalan lemah. Di mana prestasinya? Ayo audit itu bansos Kemensos selama pandemi," kritiknya.
Baca Juga: KPK Telisik Aliran Suap AKBP Bambang Kayun Bagus ke Anggota Polri Lain
Tak sampai di situ, Irma juga menangkis tuduhan PDIP kepada Kementerian Pertanian -- di mana menterinya berasal dari NasDem -- terkait impor beras cadangan nasional. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar, mengingat permintaan stok beras berasal dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.
Irma justru menilai kinerja Kementerian Pertanian justru terlihat membela para petani. Dia juga menambahkan bahwa petani Indonesia memiliki gabah yang cukup.
"Impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup. Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," sentilnya.
Dalam kesempatan ini, Irma juga meyakini bahwa jika akhirnya Jokowi melakukan reshuffle di awal tahun depan, maka dipastikan keputusan sang presiden berdasarkan data, bukan karena pesanan parpol manapun sekalipun itu PDIP.
"Soal reshuffle, saya yakin jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi," tandasnya.
'Nyanyian' PDIP soal isu reshuffle menteri NasDem
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari sinyal reshuffle kabinet yang dilempar oleh Presiden Jokowi. Hasto menyebut parpol yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi semestinya memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Hasto awalnya mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Namun, ia kemudian melanjutkan dengan membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers, Jumat (30/12/22)
Hasto juga mengamini pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar dievaluasi Jokowi.
"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut," jelasnya.
"Ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," tandas Hasto.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
