Infografis
Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. YLBHI memandang perppu tersebut memperlihatkan sikap Jokowi yang ugal-ugalan demi memanjakan investor dan pemodal.
"Penerbitan Perppu UU Cipta Kerja menunjukkan konsistensi ugal-ugalan dalam pembuatan kebijakan demi memfasilitasi kehendak investor dan pemodal," kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).
Hal tersebut disampaikan Isnur mengikuti pernyataan Jokowi bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja itu untuk kepastian hukum dari perspektif investor.
"Ini jelas tampak dari statemen pemerintah saat konferensi pers bahwa penerbitan perppu ini adalah kebutuhan kepastian hukum bagi pengusaha, bukan untuk kepentingan rakyat keseluruhan," ucapnya.
Baca Juga: Peneliti CIPS: Meski Berdampak Positif, UU Cipta Kerja Perlu Dikaji Ulang
Oleh sebab itu, YLBHI menyatakan sejumlah sikap yakni mengecam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menuntut presiden melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK, menarik kembali Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
![Ketua YLBHI Bidang Advokasi M. Isnur [suara.com/Maidian Reviani]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/09/18/87495-ketua-ylbhi-bidang-advokasi-m-isnur.jpg)
YLBHI juga meminta agar Jokowi menyudahi kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi dan mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia.
Sebelumnya, Jokowi buka suara terkait keputusannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurut Jokowi, Perppu Cipta Kerja itu untuk mengisi kekosongan hukum untuk urusan investor dalam dan luar negeri.
"Karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor baik dalam maupun luar (negeri)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Jokowi menyebut kalau perekonomian Indonesia pada 2023 itu bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor. Oleh sebab itu, Jokowi memutuskan untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk memastikan adanya payung hukum.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia dalam posisi waspada akan adanya ketidakpastian global pada 2023. Bahkan untuk saat ini ada 14 negara yang sudah menjadi pasien IMF dan masih ada negara lainnya yang tengah mengantre untuk turut menjadi pasien.
"Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum," tuturnya.
